Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 April 2026 | Jakarta, 11 April 2026 – Pemerintah Indonesia menargetkan perubahan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok untuk mulai berlaku pada bulan Mei 2026. Kebijakan baru ini menambah satu lapisan tarif (layer) tambahan pada sistem cukai yang sudah ada, dengan tujuan utama meningkatkan penerimaan negara sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang masih merajalela.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers menyatakan bahwa penambahan layer cukai rokok diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri tembakau yang lebih tertib. “Kami ingin tarif baru ini sudah berjalan paling lambat Mei, sehingga pendapatan negara masuk tepat waktu dan kami dapat lebih tegas melarang rokok ilegal,” ujar Purbaya, mengutip pernyataan yang disampaikan kepada wartawan.
Proposal penambahan layer cukai telah selesai disusun dan akan segera dibahas bersama DPR. Sistem baru akan memberikan tarif yang lebih tinggi pada produk rokok yang belum terdaftar resmi atau yang diproduksi di luar jalur legal. Dengan demikian, pelaku usaha rokok ilegal akan terdorong untuk beralih ke pasar legal dan membayar cukai sesuai ketentuan.
Berikut poin-poin penting kebijakan baru ini:
- Tarif tambahan: Pemerintah menambahkan satu lapisan tarif baru pada struktur cukai yang sudah ada, meningkatkan beban pajak pada rokok ilegal.
- Target waktu: Implementasi dijadwalkan mulai Mei 2026, dengan persiapan teknis dan administratif yang sudah berjalan.
- Tujuan fiskal: Memperbesar penerimaan negara dari sektor tembakau, yang menjadi salah satu sumber devisa penting.
- Penindakan rokok ilegal: Kebijakan ini diharapkan memperkuat upaya penindakan dan penyitaan barang ilegal, termasuk melalui program pemusnahan.
Seiring dengan kebijakan tarif, pemerintah juga meningkatkan upaya pemusnahan barang rokok ilegal. Pada akhir 2025, petugas bea cukai melakukan pemusnahan secara simbolis di ICE BSD City, Tangerang Selatan, dan melanjutkannya di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia, Klapanunggal, Bogor. Metode yang digunakan adalah co‑processing dengan suhu antara 1.500 hingga 1.800 derajat Celsius, yang dapat menghancurkan barang secara total.
Langkah-langkah pemusnahan tersebut tidak hanya bertujuan menghentikan peredaran produk ilegal, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha yang masih mengandalkan pasar gelap. Pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka yang bersedia beralih ke jalur legal untuk mendaftar, membayar cukai, dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Penguatan regulasi cukai rokok ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil. Produsen rokok legal akan memperoleh keunggulan kompetitif karena dapat menjual produk dengan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan produk ilegal yang dikenai beban cukai tinggi. Di sisi lain, konsumen diharapkan mendapatkan manfaat dari penurunan ketersediaan rokok ilegal yang biasanya tidak terkontrol kualitasnya.
Selain aspek fiskal, kebijakan ini juga sejalan dengan agenda kesehatan publik. Pemerintah telah lama berupaya menurunkan tingkat merokok melalui regulasi yang lebih ketat, kampanye edukasi, dan peningkatan cukai sebagai alat pengendali harga. Penambahan layer cukai diharapkan dapat memperkuat strategi tersebut dengan membuat rokok ilegal menjadi kurang menguntungkan secara ekonomi.
Berbagai pihak mengapresiasi langkah ini, termasuk kalangan industri tembakau legal yang melihat peluang pasar yang lebih adil. Namun, kelompok advokasi kesehatan menilai bahwa tarif yang lebih tinggi harus diimbangi dengan program penghentian merokok yang lebih luas, agar dampak kesehatan masyarakat dapat dirasakan secara signifikan.
Secara keseluruhan, penambahan layer cukai rokok yang ditargetkan berlaku pada Mei 2026 menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, menekan peredaran rokok ilegal, dan mendukung upaya kesehatan nasional. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada koordinasi antara Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dukungan legislatif dan penegakan hukum yang konsisten.
Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia dapat melihat penurunan signifikan dalam volume rokok ilegal di pasar, peningkatan penerimaan negara dari sektor tembakau, serta kemajuan dalam agenda kesehatan publik terkait konsumsi tembakau.