Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 14 Agustus 2026 | Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan tertinggi, yaitu desil 9 dan 10. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurut Purbaya, pembatasan tersebut akan diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, dengan tujuan untuk mengurangi subsidi BBM yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Purbaya menjelaskan bahwa sistem yang dimiliki Pertamina sudah cukup baik untuk mendukung penerapan pembatasan, namun pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan ini dan belum menentukan waktu pastinya.
Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan keluarga berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil bukan ditentukan oleh besaran gaji tertentu, melainkan berdasarkan pemeringkatan/ranking keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi, termasuk kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset atau barang, demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan aspek kesehatan.
Sebuah keluarga dengan penghasilan relatif kecil tetap dapat memperoleh peringkat sosial ekonomi lebih tinggi jika karakteristik lainnya membuat posisi keluarga tersebut berada di atas banyak keluarga lain dalam basis data. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10, dengan tujuan untuk mengalokasikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Dalam beberapa bulan mendatang, pemerintah akan terus mempertimbangkan kebijakan ini dan menyiapkan sistem pembatasan yang efektif. Sementara itu, masyarakat desil 9 dan 10 perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan pembatasan pembelian Pertalite dan mencari alternatif bahan bakar lainnya.
Kesimpulan, rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 merupakan upaya pemerintah untuk mengalokasikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Pemerintah akan terus mempertimbangkan kebijakan ini dan menyiapkan sistem pembatasan yang efektif, sehingga masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan perubahan tersebut.