Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 24 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Ketua DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya revisi ambang batas parlemen guna memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari yang sama, ia mengemukakan dua skema utama yang dapat diterapkan: ambang batas tunggal dan ambang batas berjenjang. Kedua skema tersebut dirancang untuk menyeimbangkan antara representasi rakyat dan kelancaran pemerintahan.
Skema tunggal mengusulkan satu persentase yang berlaku seragam di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Contohnya, bila ambang batas nasional ditetapkan pada 6 persen, partai yang tidak mencapai persentase tersebut akan kehilangan hak suara dan kursi di semua tingkatan legislatif, termasuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebaliknya, skema berjenjang menetapkan persentase berbeda untuk tiap tingkatan, misalnya 6 persen untuk DPR, 5 persen untuk DPRD provinsi, dan 4 persen untuk DPRD kabupaten/kota.
- Ambang batas tunggal: satu persentase nasional yang mengikat semua tingkat legislatif.
- Ambang batas berjenjang: persentase menurun dari tingkat nasional ke daerah.
- Usulan kenaikan NasDem: meningkatkan ambang batas saat ini (4 persen) menjadi antara 5,5 hingga 7 persen.
Partai Golkar mengajukan usulan berjenjang dengan angka yang sedikit lebih rendah, yakni 5,4 persen untuk DPR, 4,3 persen untuk DPRD provinsi, dan 3 persen untuk DPRD kabupaten/kota. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menekankan bahwa penentuan angka harus menyeimbangkan dua prinsip utama: representativitas rakyat dan kelancaran pemerintahan. Ia menilai kisaran 4‑6 persen sebagai angka ideal bila diterapkan secara berjenjang.
Namun, tidak semua pihak setuju untuk mempercepat proses revisi Undang‑Undang Pemilu. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan bahwa perubahan regulasi tidak boleh tergesa‑gesa karena berisiko digugat kembali oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat beberapa putusan sebelumnya telah menimbulkan kontroversi.
Untuk menilai dampak potensial dari kenaikan ambang batas, survei elektabilitas partai politik yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2025 menjadi acuan penting. Survei tersebut menampilkan peta kekuatan partai politik menjelang pemilu berikutnya. Berikut adalah ringkasan data utama:
| Partai | Persentase Elektabilitas |
|---|---|
| Gerindra | 33,5% |
| PDI‑P | 16,4% |
| NasDem | 4,0% |
| PKS | 4,8% |
Jika ambang batas nasional ditetapkan pada 5 persen, partai-partai dengan dukungan di bawah angka tersebut, termasuk NasDem, berisiko kehilangan kursi di DPR serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat politik, yang menilai bahwa peningkatan ambang batas dapat menyederhanakan lanskap partai, mengurangi fragmentasi, dan memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Di sisi lain, kritikus memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menyingkirkan suara pemilih minoritas, sehingga mengurangi keanekaragaman politik di parlemen. Mereka berargumen bahwa demokrasi yang inklusif harus memberikan ruang bagi partai-partai kecil untuk berkontribusi dalam proses legislatif, meski dengan jumlah kursi yang terbatas.
Diskusi mengenai ambang batas parlemen kini menjadi agenda utama dalam rapat‑rapat komisi DPR, pertemuan partai, serta forum publik. NasDem menegaskan bahwa kebijakan ini harus “mendorong institusionalisasi partai politik” agar partai‑partai dapat memiliki struktur yang kuat dan berfungsi efektif baik sebagai partai pemerintah maupun sebagai oposisi yang melakukan checks and balances.
Proses legislasi diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun 2026. Keputusan akhir nantinya akan sangat memengaruhi cara partai‑partai berkompetisi dalam pemilu mendatang, serta menentukan seberapa representatif dan efektif pemerintahan Indonesia ke depan. Semua pihak diharapkan dapat menemukan titik temu yang menjamin demokrasi Indonesia tetap inklusif, produktif, dan berdaya saing.
Kesimpulannya, usulan kenaikan ambang batas parlemen yang diajukan oleh NasDem dan Golkar mencerminkan upaya memperkuat kualitas partai politik, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara representasi rakyat dan efektivitas pemerintahan. Dialog yang konstruktif dan analisis berbasis data menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima luas.