Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 17 Juni 2026 | Krisis bahan bakar telah menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Pada 12 Juni, sekitar seribu lima ratus mahasiswa berjaket kuning bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar 32% yang diputuskan pekan itu.
Mereka bergerak di bawah satu spanduk yang sudah merangkum seluruh tuntutan mereka, “Indonesia Menuju Bangkrut”. Pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar yang diputuskan pekan itu. Persoalan yang sesungguhnya menyangkut keputusan yang jauh lebih dalam. Bagaimana sebuah negara membagi ongkos krisis di antara warganya?
Mengapa pembagian itu hampir selalu condong ke arah yang sama? Titik berangkatnya ada pada mata uang. Rupiah menyentuh level terendah dalam sejarahnya, sekitar Rp18.000 per dolar AS, dari Rp16.000 pada Maret. Bagi ekonomi yang menggantungkan pangan dan energinya pada impor, angka itu tidak tinggal di layar dealing room.
Ia berpindah dengan cepat menjadi harga di pasar dan tagihan di rumah tangga. Yang kerap luput dari pemberitaan adalah arah tekanannya. Pemerintah tidak sedang dijepit oleh jalanan. Ia lebih dulu dijepit oleh logika pasar uang global yang menuntut kepercayaan.
Tuntutan itulah yang menyempitkan ruang fiskal sebelum mahasiswa pertama keluar dari gerbang kampus. Di dalam ruang yang menyempit itu negara harus memutuskan siapa yang lebih dahulu dikorbankan? Dan untuk sementara keputusan jatuh pada konsumen kecil.
Di sinilah ketegangan lama dalam kehidupan setiap negara modern naik ke permukaan. Negara harus menjaga syarat agar modal terus berakumulasi. Pada hari ini artinya meyakinkan kreditor dan menahan modal agar tidak lari.
Sementara pada saat yang sama ia harus memelihara cukup persetujuan dari rakyat agar tetap dianggap sah memerintah. Selama keadaan tenang, dua kewajiban itu bisa didamaikan lewat belanja dan subsidi. Ketika mata uang jatuh, keduanya berbenturan dan salah satu harus mengalah.
Memangkas subsidi menenangkan kreditor sembari menggerus dukungan rakyat. Pilihan Prabowo memperlihatkan mana di antara keduanya yang ia perlakukan sebagai tidak bisa ditawar. Subsidi bahan bakar tidak pernah menjadi pos teknis di dalam APBN.
Sejak Orde Baru ia berfungsi sebagai perjanjian diam-diam yang menukar harga energi yang terjangkau dengan ketertiban sosial. Justru karena itu ia menjadi sasaran pertama ketika anggaran terjepit.
Krisis bahan bakar ini juga berdampak pada pendapatan Iran, yang menguap sekitar US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,87 triliun per hari. Hal ini terjadi lantaran perang melawan AS yang melumpuhkan pengiriman minyak Iran.
Produsen minyak Rusia, Tatneft, juga memberlakukan pembatasan sementara penjualan bensin dan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Rusia.
Pembatasan itu dilaporkan Interfax pada Selasa (16/6/2026), dengan mengutip saluran telepon perusahaan tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, SPBU Tatneft di wilayah Chelyabinsk membatasi penjualan bensin maksimal 30 liter untuk setiap kendaraan penumpang.
Penjualan solar juga dibatasi maksimal 60 liter untuk kendaraan penumpang dan 300 liter untuk truk. Laporan mengenai pembatasan penjualan bahan bakar di SPBU Tatneft mulai beredar di sejumlah media lokal sejak 13 Juni 2026.
Pembatasan itu dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Rusia, termasuk Tatarstan. Kepala Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov, mengatakan antrean bahan bakar telah tercatat di beberapa SPBU di wilayah tersebut.
“Antrean untuk bahan bakar telah tercatat di beberapa SPBU di seluruh republik. Untuk menghindari kehebohan buatan dan memastikan situasi yang stabil, pekerjaan pemeliharaan sedang dilakukan, yang mengakibatkan diberlakukannya pembatasan sementara di beberapa SPBU,” kata Minnikhanov.
Krisis bahan bakar ini juga berdampak pada harga dasar bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, yang disebut lebih mahal dibandingkan BBM nonsubsidi Pertamax. Dalam unggahan yang beredar, pengunggah memperlihatkan struk pembelian kedua jenis BBM tersebut.
Pada struk itu tercantum harga dasar atau harga keekonomian Pertalite sebesar Rp 18.040 per liter, sedangkan Pertamax Rp 16.250 per liter. “Lihat harga dasarnya yaitu Pertalite Rp 18.040 dan Pertamax Rp 16.250. Yang katanya Pertalite itu kualitasnya di bawah Pertamax ternyata harganya lebih mahal. Kok bisa?”
Krisis bahan bakar ini juga berdampak pada pendapatan Polisi, yang mengajukan tambahan anggaran Rp 184 triliun. Hal ini terjadi lantaran pelemahan kurs rupiah yang berdampak pada kenaikan biaya pembelian bahan baku, komponen, mesin, hingga biaya logistik dan energi.
Dalam kesimpulan, krisis bahan bakar ini memiliki dampak yang luas dan kompleks, tidak hanya pada harga BBM, tetapi juga pada perekonomian dan keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang efektif dan efisien untuk mengatasi krisis ini.