Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengadakan pertemuan tertutup di Hotel JS Luwansa, Kuningan, untuk mengumpulkan tokoh‑tokoh yang pernah terlibat dalam proses damai konflik Poso, Maluku, dan Ambon pada awal 2000-an. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai forum klarifikasi setelah ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi viral dan dilaporkan ke pihak kepolisian.
Dalam sambutan pembuka, Jusuf Kalla menegaskan bahwa isi ceramah tersebut tidak mengandung unsur penistaan agama. Ia menjelaskan bahwa materi yang disampaikan merupakan analisis sosiologis mengenai dinamika konflik bersejarah di wilayah Maluku, Poso, dan Ambon. “Semua yang hadir di sini, para tokoh perdamaian, menangis karena mereka khawatir jika mediasi tidak diselesaikan, konflik kembali menghangat kembali. Karena itulah kami berkumpul, untuk meluruskan fakta dan menolak fitnah yang beredar,” ujarnya.
Daftar hadir mencakup para pemimpin agama dan tokoh damai yang pernah menjadi bagian dari perundingan Malino I. Berikut adalah beberapa nama penting yang hadir:
- Pendeta John Ruhulessin – Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku
- Pendeta Rinaldi Damanik – Delegasi Malino I
- Ustaz Sugiyanto Kaimuddin – Delegasi Muslim Malino I
- Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia
Pendeta John menegaskan bahwa pernyataan Jusuf Kalla bersifat fakta sosial, bukan doktrin agama. “Apa yang disampaikan Pak JK hanyalah fakta sosial, bukan doktrin agama. Jika doktrin dijalankan dengan benar, konflik di Maluku tidak akan terjadi lagi,” ujarnya tegas menolak tuduhan penistaan agama Kristen.
Pendeta Rinaldi menambahkan bahwa ceramah tersebut bersifat sosiologis, bukan teologis. Ia menjelaskan bahwa JK hanya mengutip realitas bahwa beberapa pihak memanfaatkan klaim syahid untuk memperoleh legitimasi, sehingga memicu kekerasan di Poso dan Ambon. “Tidak ada unsur ajaran agama yang disampaikan secara dogmatis,” katanya.
Ustaz Sugiyanto sejalan dengan kedua pendeta, menekankan bahwa pernyataan JK menggambarkan bagaimana agama dipolitisasi dan dijadikan alat legitimasi kekerasan. “Kami semua sepakat, bahwa pernyataan itu bukan penistaan, melainkan catatan historis yang penting untuk dipahami publik,” ujarnya.
Setelah sesi klarifikasi, Jusuf Kalla menyoroti kritik yang dilontarkan oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, yang menuduh ceramahnya mengandung unsur penistaan. JK menegaskan, “Ade Armando, jangan bicara seenaknya. Para tokoh yang terlibat langsung dalam konflik tersebut mengakui kondisi lebih berat dari apa yang saya sampaikan. Jadi, tuduhan fitnah harus dilawan.” Ia menambahkan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum, namun ia lebih mengharapkan proses damai melalui tokoh agama.
Media melaporkan bahwa Ade Armando bersama aktivis lain telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan provokasi dan penyebaran potongan video ceramah JK. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 20 April 2026. Ade Armando membantah tuduhan penghasutan, menyatakan kritiknya hanya bertujuan menyoroti pernyataan JK yang dianggap menimbulkan persepsi keliru tentang agama.
Pertemuan berakhir dengan ajakan Jusuf Kalla kepada semua tokoh agama, baik Kristen maupun Muslim, serta masyarakat luas untuk menyebarkan klarifikasi melalui media. “Kami menyerahkan langkah ke depan kepada para tokoh agama dan masyarakat, agar fakta yang sebenarnya dapat dipahami dan tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu,” tutupnya.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menegaskan kembali bahwa pernyataan dalam ceramah UGM berfokus pada analisis konflik historis dan tidak berniat menistakan agama manapun. Kesepakatan bersama para tokoh perdamaian Malino memberikan landasan kuat untuk meluruskan narasi publik dan memperkuat upaya rekonsiliasi di wilayah‑wilayah yang pernah dilanda kekerasan. Diharapkan langkah ini dapat mencegah polarisasi lebih lanjut dan membuka ruang dialog yang konstruktif bagi masa depan damai Indonesia.