Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Polemik penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengemuka setelah rincian belanja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 dipublikasikan. Dua pos anggaran yang paling menarik perhatian publik adalah alokasi Rp6,9 miliar untuk pengadaan kaos kaki dan Rp1,2 triliun untuk pembelian motor listrik. Kedua item tersebut menimbulkan pertanyaan tajam mengenai prioritas dana, mengingat makanan merupakan inti utama program MBG.
Menurut data resmi yang dirilis oleh BGN, anggaran sebesar Rp6,9 miliar dialokasikan untuk membeli sekitar 17.000 pasang kaos kaki, dengan estimasi biaya Rp100.000 per pasang. Pemerintah menjelaskan bahwa kaos kaki tidak bersifat konsumtif, melainkan merupakan perlengkapan operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digunakan dalam kegiatan lapangan, seperti distribusi bahan makanan dan monitoring kebugaran anak-anak penerima manfaat.
Sementara itu, alokasi Rp1,2 triliun untuk motor listrik menimbulkan kebingungan lebih besar. Angka fantastis tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya modernisasi armada transportasi BGN untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil. Namun, kritikus menilai besarnya dana tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan pokok makanan, yang justru disebut memiliki porsi paling kecil dalam keseluruhan anggaran MBG.
Berbagai kalangan politik dan masyarakat sipil segera memberikan respons. Yan A. Harahap, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia berkata, “Jika benar adanya, pengadaan seperti ini berisiko merusak kepercayaan publik. Anggaran negara bukan sekadar angka di atas kertas—ia adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab.”
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan publik yang merasa dana untuk kebutuhan pokok seperti makanan tampak diabaikan. Di sisi lain, pihak BGN berupaya meredam kritik dengan menegaskan bahwa kaos kaki dan motor listrik merupakan elemen pendukung operasional yang esensial untuk mencapai tujuan gizi nasional. Mereka menambahkan, “Pengadaan kaos kaki adalah bagian dari perlengkapan standar lapangan, sedangkan motor listrik membantu mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional dalam distribusi pangan, terutama di daerah dengan akses jalan yang sulit.”
Berikut rangkuman singkat mengenai alokasi anggaran yang menjadi sorotan:
- Kaos kaki: Rp6,9 miliar untuk 17.000 pasang, diperkirakan Rp100.000 per pasang.
- Motor listrik: Rp1,2 triliun untuk pembelian armada kendaraan listrik guna mempercepat distribusi.
- Anggaran makanan: Porsi terkecil dalam total belanja MBG, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan prioritas.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa walaupun modernisasi logistik memang penting, proporsi dana harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi yang menjadi tujuan utama program. Mereka menyarankan agar BGN melakukan audit independen dan menyajikan laporan rinci kepada publik, termasuk rincian harga satuan, mekanisme pengadaan, dan manfaat yang diharapkan.
Sejumlah LSM yang bergerak di bidang gizi dan hak konsumen juga mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri potensi penyalahgunaan anggaran. Mereka menekankan bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat.
Dalam beberapa minggu ke depan, diperkirakan akan muncul sidang khusus di DPR untuk membahas alokasi anggaran MBG tahun 2025. Pemerintah diharapkan memberikan klarifikasi lebih lanjut, termasuk dokumen tender, perbandingan harga, dan justifikasi teknis atas setiap pos belanja yang dipertanyakan.
Kesimpulannya, kontroversi seputar anggaran kaos kaki dan motor listrik menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Masyarakat menuntut agar prioritas utama tetap pada penyediaan makanan bergizi, sementara alat pendukung operasional harus dikelola secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.