Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jumat malam, 10 April 2026, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara mendadak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bupati Gatut Sunu Wibowo beserta 15 orang lainnya, termasuk pejabat daerah dan anggota DPRD, berhasil diamankan. Penangkapan ini menandai OTT kesepuluh yang menjerat seorang kepala daerah pada tahun 2026, menambah deretan kasus korupsi di tingkat kabupaten/kota.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, proses penangkapan dimulai pada pukul 06.50 WIB saat bupati tiba di Gedung KPK Merah Putih di Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Dari total 16 orang yang diamankan, 13 orang dibawa ke Jakarta secara bertahap; 12 di antaranya berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sementara satu orang merupakan pihak luar pemerintahan. Sisa tiga orang tetap berada di Tulungagung untuk proses penyelidikan lanjutan.
Selain penangkapan, KPK juga melakukan penyegelan terhadap empat ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung serta satu rumah dinas bupati yang terletak di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum. Segel berwarna merah dengan tulisan “dalam pengawasan KPK” dan peringatan “dilarang merusak segel ini tanpa seizin penyidik KPK” dipasang pada pintu-pintu ruang tersebut.
- Ruang Bidang Sumber Daya Air
- Ruang Bidang Bina Marga
- Staf Administrasi Bina Marga
- Ruang Kepala Dinas PUPR
- Rumah Dinas Bupati Tulungagung (kompleks Pendopo Kongas)
Selama operasi, tim penyidik berhasil menyita sejumlah uang tunai yang belum diungkap secara resmi, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyitaan ini menjadi bukti tambahan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Profil Gatut Sunu Wibowo, bupati yang kini menjadi sorotan publik, mencakup latar belakang pendidikan dan karier yang cukup beragam. Lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967, ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah-sekolah setempat, kemudian meraih gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka Malang pada 1992 dan Magister Ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 2023. Sebelum terjun ke dunia politik, ia mengelola usaha toko bangunan yang beroperasi di Tulungagung dan Trenggalek. Karier politiknya dimulai dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada November 2021, menjabat sebagai Wakil Bupati (2021-2024) bersama Maryoto Birowo, dan kemudian terpilih sebagai Bupati untuk periode 2025-2030.
Kasus ini juga melibatkan adik Gatut Sunu Wibowo, Jatmiko Dwijo Saputro, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Jatmiko turut dibawa ke Jakarta bersama rombongan bupati untuk pemeriksaan intensif, menandakan bahwa jaringan penyalahgunaan jabatan mungkin meluas ke lingkup legislatif daerah.
Reaksi pemerintah provinsi Jawa Timur menampilkan keprihatinan atas temuan KPK. Gubernur Jawa Timur melalui juru bicara menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama penuh dengan penyidik untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Sementara itu, masyarakat Tulungagung menanggapi berita ini dengan rasa shock dan menuntut pertanggungjawaban serta transparansi dari semua pihak yang terlibat.
Harta kekayaan Gatut Sunu Wibowo tercatat mencapai sekitar Rp20,3 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, menimbulkan pertanyaan mengenai sumber dana tersebut mengingat dugaan pemerasan yang sedang diselidiki. Hingga kini, KPK belum mengumumkan secara rinci jenis pemerasan yang menjadi objek penyelidikan, namun menegaskan bahwa barang bukti berupa uang tunai telah diamankan dan akan diproses sesuai prosedur hukum.
Operasi ini mencerminkan tekad KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah, terutama ketika melibatkan pejabat tinggi. Penyegelan ruangan-ruangan strategis di Dinas PUPR dan rumah dinas menunjukkan upaya menyita bukti fisik yang dapat menguatkan kasus. Penangkapan sekaligus penyitaan uang tunai menjadi langkah awal dalam proses hukum yang masih panjang.
Ke depannya, penyidikan akan berlanjut di Jakarta dengan pemeriksaan intensif terhadap bupati, adiknya, serta pejabat lainnya. Masyarakat diharapkan dapat menunggu hasil final penyelidikan sebelum mengambil kesimpulan akhir. Sementara itu, aparat kepolisian dan KPK diharapkan terus menjaga integritas proses hukum demi menegakkan keadilan bagi warga Tulungagung dan seluruh Indonesia.