Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 13 April 2026 | Gubernur Jawa Timur, H. Saifullah Yusuf, mengirimkan surat perintah kepada Bupati Lumajang, H. H. T. Haryono, untuk menutup secara permanen satu pangkalan penyimpanan elpiji yang selama bertahun‑tahun menjadi tempat timbun lebih dari seribu tabung gas 3 kilogram. Keputusan ini diambil setelah serangkaian insiden kebocoran dan ledakan gas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk insiden tragis di Jambi dimana sebuah tabung elpiji jatuh dan meledak menyebabkan satu orang terluka serius.
Penutupan pangkalan yang berlokasi di Desa Kedungwaru, Kecamatan Tempursari, Lumajang, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menegakkan standar keselamatan penyimpanan bahan bakar cair (PBC) serta mengurangi risiko bencana yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, selama tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 12 kasus kebocoran gas LPG di daerah pedesaan, dengan empat di antaranya berujung pada kebakaran kecil.
Pengawasan yang ketat juga didukung oleh peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengeluarkan peringatan hujan lebat pada 13‑14 April 2026 untuk wilayah Jawa Timur termasuk Lumajang. Potensi hujan deras dapat memperparah situasi penyimpanan gas, terutama bila fasilitas tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai. BMKG menegaskan bahwa curah hujan tinggi dapat menyebabkan genangan air pada area penyimpanan, meningkatkan kemungkinan terjadinya korsleting listrik atau kebocoran tabung gas.
Dalam pernyataannya, Bupati Lumajang menegaskan bahwa penutupan pangkalan tidak berarti menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan energi rumah tangga. “Kami telah menyiapkan distribusi elpiji melalui jaringan resmi yang memenuhi standar keamanan, serta bekerja sama dengan PT. Pertamina Retail untuk memastikan pasokan tidak terganggu,” ujar Haryono dalam konferensi pers di Balai Kota Lumajang, Senin (10 April 2026).
Langkah penutupan ini juga melibatkan penertiban barang milik warga yang telah menimbun tabung gas secara tidak resmi. Pihak kepolisian setempat melakukan inventarisasi dan menuntut pemilik yang melanggar peraturan penyimpanan. Sebanyak 1.025 tabung elpiji 3 kg yang telah terdeteksi di pangkalan tersebut kini dipindahkan ke gudang resmi milik Pertamina yang dilengkapi dengan sistem ventilasi, alarm kebocoran, dan pengawasan CCTV 24 jam.
- Keamanan penyimpanan: Penggunaan gudang berstandar internasional mengurangi risiko kebocoran hingga 80% dibandingkan dengan penyimpanan di lokasi terbuka.
- Pengawasan BMKG: Peringatan hujan lebat menambah kewaspadaan dalam penanganan logistik gas, mengingat kondisi cuaca dapat mempengaruhi integritas tabung.
- Penegakan hukum: Polisi melakukan penyitaan dan denda terhadap penimbun yang melanggar UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Insiden ledakan tabung elpiji di Jambi pada akhir Maret 2026 menjadi pengingat keras bagi seluruh daerah di Indonesia bahwa penanganan LPG memerlukan prosedur yang ketat. Kasus tersebut melibatkan satu tabung berisi 12 kg yang terguling dari tempat penjualan, kemudian melepaskan gas dan mengakibatkan ledakan kecil. Korban mengalami luka bakar derajat dua dan dirawat di rumah sakit setempat. Penyelidikan mengungkap bahwa tidak adanya penempatan tabung pada posisi berdiri lurus dan kurangnya pemeliharaan peralatan menjadi faktor utama.
Menanggapi peristiwa tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan panduan baru yang menekankan pentingnya pemeliharaan rutin, pelatihan petugas penjual, serta inspeksi berkala oleh lembaga terkait. Panduan tersebut juga menyoroti perlunya pemisahan area penjualan dan penyimpanan, serta penggunaan alat pemadam kebakaran yang sesuai.
Di sisi lain, masyarakat Lumajang menyambut baik kebijakan penutupan pangkalan tersebut. Warga Desa Kedungwaru, yang selama ini mengeluh tentang bau gas yang menyengat terutama pada malam hari, melaporkan peningkatan kualitas udara dan berkurangnya keluhan kesehatan. “Kami dulu sering merasa pusing dan sesak napas, terutama anak‑anak, karena gas bocor. Sekarang terasa lebih segar,” ujar Ibu Siti Aisyah, ketua RT setempat.
Keberhasilan penutupan pangkalan ini menjadi contoh konkret bagi pemerintah daerah lain yang masih menghadapi permasalahan penyimpanan LPG tidak aman. Sebagai langkah lanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lumajang berencana mengadakan pelatihan bagi pedagang elpiji mengenai prosedur penanganan yang benar, serta memperkenalkan sistem digital untuk monitoring stok gas di setiap titik penjualan.
Secara keseluruhan, penutupan pangkalan yang menimbun lebih dari seribu tabung elpiji 3 kg mencerminkan sinergi antara kebijakan pemerintah, peringatan cuaca BMKG, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan. Dengan langkah preventif ini, diharapkan risiko kebakaran, ledakan, dan dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalisir, sekaligus memastikan pasokan energi rumah tangga tetap terjaga tanpa mengorbankan keselamatan publik.
Ke depan, koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga keamanan, dan perusahaan energi diperkirakan akan menjadi standar operasional dalam pengelolaan bahan bakar gas, mengingat potensi bahaya yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan pertumbuhan konsumsi energi domestik.