Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 Mei 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini menjadi sorotan publik karena beberapa kasus penipuan yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kasus yang paling mencolok adalah penipuan pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) telah mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan izin pendirian dapur SPPG. Para pelaku nekat mencatut nama Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, untuk mengelabui para korbannya hingga meraup keuntungan sebesar Rp1,9 miliar.
Penyelidikan kasus ini bermula dari proses penyidikan laporan tertanggal 20 Januari 2026 oleh pelapor berinisial EPU. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara pada 12 Mei 2026 di Jalan Dr. Husein Kartasasmita Nomor 285, Pintu Singa, Kota Banjar.
Modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah dengan mengaku-ngaku sebagai pegawai Badan Gizi Nasional. Salah satu tersangka berinisial YR, menjanjikan kepada korban bahwa ia mampu membuka portal koordinat SPPG dengan syarat memberikan uang senilai Rp75 juta hingga Rp150 juta.
Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku juga memberikan ID palsu yang seolah-olah titik koordinat telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional. Namun, belakangan diketahui bahwa ID tersebut palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh BGN.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk melaporkan terkait situasi terkini dan mekanisme implementasi program MBG. KSP akan mengawasi secara ketat, termasuk memastikan tidak ada yang menjual titik dapur.
Dudung mengatakan bahwa pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai arahan Presiden dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi.
Pihak BGN juga meminta bantuan dalam pengawasan MBG mengingat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dudung mengatakan sebelum bertemu dengan BGN, dirinya juga dipanggil oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membahas terkait perbaikan implementasi MBG.
Secara khusus, dia mengingatkan bahwa MBG berperan penting untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. MBG bukan sekadar pemberian makanan, tetapi bagian dari investasi sumber daya manusia bangsa.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa Badan Gizi Nasional harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap program Makan Bergizi Gratis untuk mencegah penipuan dan penggelapan. Selain itu, masyarakat juga harus waspada dan tidak terjebak dalam penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.