Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 02 Juli 2026 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengembangan sistem digital. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan layanan Taspen. Kolaborasi ini bertujuan untuk memudahkan proses administrasi, khususnya bagi ASN yang mengurus pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendorong transformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi, serta peningkatan kualitas layanan keagamaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, mengatakan bahwa transformasi layanan publik tidak cukup dilakukan lewat digitalisasi saja, tetapi juga memerlukan kerja sama antarlembaga.
Sementara itu, Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto mengatakan bahwa integrasi sistem informasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Taspen dan masyarakat. Melalui integrasi sistem informasi ini, diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
Di lain pihak, Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya juga memperkuat sinergi dengan sektor perbankan, salah satunya melalui pertemuan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office (BO) Surabaya Jemursari. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjajaki kolaborasi strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi ASN di wilayah kerja Kanreg II BKN.
Pemerintah Kota Kupang juga meraih penghargaan Adhi Manawa Nugraha Utama dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan membangun manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berbasis sistem merit, dan berorientasi pada pengembangan karier pegawai. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, dan kontribusi terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan pro karier ASN.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga memberikan informasi tentang cara cek status pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan data mengenai tenaga kerja yang bekerja di dalam pemerintahan, namun bukan merupakan bagian dari ASN. Tujuan utama pendataan non-ASN adalah memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kerja non-ASN.
Terakhir, Aliansi R2 R3 Indonesia menyampaikan aspirasi dan harapan besar kepada pemerintah terkait penyelesaian status honorer R2 R3 yang telah mengikuti proses pendataan nasional dan seleksi ASN sesuai kebijakan pemerintah. Mereka memohon percepatan pengangkatan seluruh R2 dan R3 yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dalam beberapa waktu terakhir, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan sistem digital untuk ASN terus dilakukan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi ASN serta masyarakat luas.