Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 April 2026 | Jakarta, ROSI – Sebuah wawancara eksklusif dengan putra mantan Wakil Presiden Indonesia, Try Sutrisno, menimbulkan perbincangan hangat mengenai fenomena privilege yang masih melingkupi kalangan elit politik. Anak Try, yang bernama Dwi Prasetyo, mengisahkan sebuah insiden sederhana namun mengena: ketika menyebutkan nama ayahnya dalam konteks sosial, ia langsung mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari akses ke acara terbatas hingga penawaran layanan khusus di tempat umum.
Menurut Dwi, pengalaman tersebut tidak hanya terbatas pada satu kejadian. “Saya ingat ketika pertama kali masuk ke sebuah restoran mewah di Jakarta, pelayan langsung menyapa saya dengan “Pak Dwi, silakan duduk di meja utama” hanya karena saya menyebutkan nama ayah saya,” ujarnya sambil tersenyum. “Awalnya saya merasa terkejut, namun lama kelamaan saya menyadari bahwa nama tersebut menjadi semacam ‘kartu masuk’ ke dunia yang tidak semua orang dapat mengakses.”
Insiden tersebut menggugah rasa ingin tahu publik tentang sejauh mana jaringan politik dan keluarga pejabat lama masih memengaruhi kehidupan sehari-hari. Sebagai mantan Wakil Presiden pada era Orde Baru, Try Sutrisno memiliki jaringan yang luas di kalangan militer, birokrasi, dan dunia usaha. Dampak dari jaringan tersebut tampaknya masih terasa kuat hingga generasi berikutnya.
Pengamat politik, Dr. Rina Suryani, menilai bahwa cerita Dwi bukan sekadar anekdot pribadi, melainkan gambaran nyata dari sistem patronase yang masih meresap dalam struktur sosial Indonesia. “Kekuasaan yang dimiliki oleh tokoh politik senior sering kali diwariskan secara informal kepada anak-anak mereka. Ini bukan hanya soal materi, melainkan akses terhadap informasi, peluang bisnis, dan jaringan yang sulit dijangkau oleh orang biasa,” ujarnya dalam sebuah diskusi panel di Universitas Indonesia.
Fenomena ini tidak baru. Sejak masa reformasi, banyak kasus serupa yang terungkap, baik melalui media massa maupun investigasi jurnalistik. Contohnya, sejumlah anak pejabat tinggi yang secara otomatis mendapat posisi strategis di BUMN atau lembaga pemerintah tanpa proses seleksi yang transparan. Kritik terhadap praktek semacam ini kerap dilontarkan oleh aktivis anti-korupsi, yang menilai bahwa privilege semacam ini menimbulkan ketidakadilan struktural.
Namun, Dwi menegaskan bahwa ia tidak memanfaatkan nama ayahnya semata-mata untuk kepentingan pribadi. “Saya lebih memilih untuk menggunakan jaringan tersebut untuk kontribusi positif, misalnya membantu memfasilitasi program sosial atau menghubungkan pelaku usaha kecil dengan investor,” katanya. “Tentu saja, ada batasan etis yang saya coba patuhi, karena saya sadar bahwa publik menilai setiap langkah saya dengan kacamata skeptis.”
Reaksi publik terhadap pernyataan Dwi beragam. Di media sosial, beberapa netizen memuji keterbukaan keluarga Sutrisno dalam mengakui adanya privilege, sementara yang lain menilai hal tersebut sebagai pengakuan atas ketidaksetaraan yang masih mengakar. Salah satu komentar menulis, “Jika mereka sudah mengakui adanya privilege, setidaknya mereka harus berani mengubahnya,” sedangkan komentar lain menekankan pentingnya menjaga reputasi keluarga mantan pejabat.
Di sisi lain, pihak keluarga Try Sutrisno belum memberikan komentar resmi mengenai pernyataan tersebut. Namun, dalam sebuah pernyataan singkat yang dirilis melalui kantor perwakilan keluarga, mereka menyatakan bahwa “Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan kami mendukung upaya anak kami untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat.”
Kasus ini menambah daftar panjang contoh di mana nama besar politikus lama masih menjadi magnet bagi kesempatan istimewa. Menurut data yang dihimpun oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023, lebih dari 62% responden mengaku pernah mengalami atau menyaksikan perlakuan istimewa yang didasarkan pada hubungan keluarga dengan tokoh politik.
Dengan munculnya cerita Dwi, diskusi mengenai privilege, nepotisme, dan transparansi dalam pemerintahan kembali menjadi sorotan. Pemerintah saat ini tengah mengupayakan reformasi birokrasi yang lebih meritokratis, termasuk penerapan mekanisme seleksi yang lebih ketat di lembaga publik. Namun, tantangan budaya patronase yang telah mengakar masih menjadi penghalang utama.
Kesimpulannya, kisah anak Try Sutrisno menjadi cermin kecil yang menampilkan dinamika privilege di Indonesia. Meskipun Dwi berusaha memanfaatkan jaringan tersebut untuk kebaikan, pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan tetap mengemuka. Publik menuntut transparansi yang lebih besar, sementara para pemangku kepentingan harus menyeimbangkan antara warisan historis dan kebutuhan akan sistem yang lebih adil bagi generasi mendatang.