Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 05 Mei 2026 | Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pada Senin 4 Mei 2026 bahwa negara Perancis tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer yang digagas Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan di sela‑sela KTT Komunitas Politik Eropa yang berlangsung di Yerevan, Armenia, dan menegaskan sikap hati‑hati Paris di tengah ketegangan yang semakin memuncak di jalur pelayaran strategis tersebut.
Operasi yang dinamai Project Freedom diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump satu hari sebelumnya. Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), operasi itu melibatkan kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari seratus pesawat tempur yang beroperasi dari pangkalan darat dan laut, platform nirawak multi‑domain, serta sekitar 15.000 personel militer. Operasi resmi dimulai pada pagi hari Senin, dengan tujuan utama membebaskan kapal‑kapal dagang yang terjebak di Selat Hormuz akibat blokade dan ancaman serangan.
Macron menolak ikut serta dalam operasi bersenjata tersebut dengan alasan belum ada kejelasan strategis maupun legalitas yang memadai. “Kami tidak akan ikut serta dalam operasi bersenjata yang, menurut saya, belum memiliki kejelasan,” ujar Macron kepada wartawan yang hadir. Ia menambahkan bahwa Prancis tetap membuka ruang diplomatik dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog antara Iran dan Amerika Serikat.
Ketegangan di Selat Hormuz bermula pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap sejumlah target di Iran sebagai respons atas dugaan program nuklir Tehran. Serangan tersebut memicu pembalasan Iran dan menimbulkan risiko penutupan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Timur Tengah dengan pasar dunia. Pada 7 April, kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata dua minggu, namun perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan yang memadai.
Sejak itu, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan‑pelabuhan utama Iran, sementara Iran menuduh Washington melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Upaya mediasi internasional terus berlangsung, dengan sejumlah negara dan organisasi regional berusaha memfasilitasi putaran baru pembicaraan. Dalam konteks ini, keputusan Prancis untuk tidak terlibat secara militer dianggap sebagai langkah untuk menjaga netralitas dan mendukung penyelesaian damai.
Berikut beberapa poin utama terkait kebijakan Prancis dan situasi di Selat Hormuz:
- Penolakan Prancis: Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan mengirimkan pasukan atau peralatan militer ke operasi Project Freedom.
- Fokus pada diplomasi: Pemerintah Paris menyerukan dialog langsung antara Tehran dan Washington sebagai satu‑satunya cara menjamin kelangsungan arus pelayaran.
- Risiko eskalasi: Keterlibatan militer lebih luas dapat memperparah konflik dan mengancam keamanan maritim global.
- Peran internasional: Uni Eropa, PBB, dan negara‑negara lain diharapkan menjadi mediator yang dapat menengahi perbedaan antara pihak‑pihak yang terlibat.
Macron juga menyoroti pentingnya koordinasi antara kekuatan Barat dan Iran untuk menghindari kerusakan ekonomi yang lebih luas. Selat Hormuz menyumbang lebih dari 20% produksi minyak dunia, sehingga gangguan pada jalur ini dapat menimbulkan dampak signifikan pada pasar energi global.
Sementara Amerika Serikat melanjutkan operasi militer dengan dukungan logistik dan intelijen yang signifikan, Prancis memilih pendekatan yang lebih konservatif. Kebijakan ini mencerminkan tradisi kebijakan luar negeri Prancis yang mengedepankan diplomasi multilateral, sekaligus menghindari keterlibatan dalam konflik yang dapat menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi yang tidak terukur.
Para pengamat menilai bahwa keputusan Macron dapat memperkuat posisi Prancis dalam negosiasi internasional, khususnya dalam forum‑forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa‑Bangsa dan Uni Eropa. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa ketidakhadiran Prancis di medan operasi dapat mengurangi tekanan kolektif terhadap Iran, yang pada gilirannya dapat memperpanjang krisis di wilayah tersebut.
Ke depan, langkah selanjutnya tergantung pada kemampuan para pemimpin dunia untuk mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz tanpa harus mengandalkan kekuatan militer. Jika diplomasi berhasil, maka arus perdagangan internasional dapat kembali normal, dan ketegangan di kawasan akan mereda. Sebaliknya, kegagalan dalam mencapai solusi damai berpotensi menimbulkan eskalasi lebih lanjut, yang dapat melibatkan lebih banyak negara dan memperpanjang dampak ekonomi global.
Dengan menolak ikut serta dalam operasi bersenjata, Prancis menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian damai dan menempatkan diplomasi sebagai jalur utama dalam mengatasi krisis di Selat Hormuz.