Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 04 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa total 42 calon jemaah haji tidak dapat berangkat tahun ini akibat masalah visa dan pelanggaran prosedur imigrasi di Arab Saudi. Kasus ini mencakup dua jemaah remaja asal Kalimantan Tengah yang sempat tertahan selama lima jam di imigrasi Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, serta 23 calon jemaah lain yang gagal berangkat karena pelanggaran non‑prosedural yang terdeteksi di bandara.
Insiden di Madinah terjadi ketika sistem imigrasi Saudi secara otomatis membatalkan visa dua jemaah pada saat pemeriksaan dokumen. Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Abdul Basir, menjelaskan bahwa setelah visa dibatalkan, pihak KJRI dan Kementerian Haji serta Umrah segera dikoordinasikan untuk melakukan validasi ulang. Setelah proses panjang, visa diterbitkan kembali dan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke hotel di Madinah. Salah satu jemaah, Novia Ghina, mengaku sempat panik karena tidak ada kepastian, namun berkat bantuan petugas, ia akhirnya dapat bergabung kembali dengan rombongan.
Kasus lain melibatkan 23 calon jemaah yang tidak dapat berangkat karena terdeteksi melakukan pelanggaran prosedur imigrasi, seperti dokumen tidak lengkap, data pribadi tidak konsisten, atau penggunaan visa yang tidak sesuai dengan kategori perjalanan haji. Penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa dokumen diajukan dengan data yang tidak sesuai standar Kementerian Haji, sehingga otoritas Saudi menolak masuk. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa semua dokumen harus diverifikasi secara ketat sebelum keberangkatan untuk menghindari penolakan di tujuan.
Selain dua kasus di atas, terdapat laporan bahwa sebanyak 17 calon jemaah lainnya mengalami penundaan atau pembatalan karena masalah teknis pada sistem pemrosesan visa, termasuk kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau nomor paspor yang tidak cocok dengan data kepolisian Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah telah membentuk tim khusus yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KJRI) di Riyadh serta otoritas imigrasi Saudi untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat.
- Masalah Visa: Pembatalan otomatis, data tidak konsisten, kesalahan teknis.
- Pelanggaran Prosedur: Dokumen tidak lengkap, penggunaan visa yang tidak sesuai kategori.
- Koordinasi Pemerintah: Tim khusus Kementerian Haji, KJRI, otoritas Saudi.
- Dampak: Penundaan ibadah, stres bagi jemaah, kebutuhan revisi prosedur.
Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas verifikasi dokumen dan memperkuat kerja sama dengan otoritas Saudi. “Kami akan memperketat proses pemeriksaan dokumen, menyediakan pelatihan bagi petugas di daerah, dan memastikan setiap calon jemaah memahami persyaratan visa secara jelas,” ujar Menteri Haji, Abdul Muis Mansyur, dalam rapat koordinasi.
Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk memberikan pendampingan lebih intensif kepada calon jemaah, terutama yang berasal dari wilayah terpencil seperti Kalimantan Tengah. Pendampingan meliputi verifikasi data di tingkat kabupaten, penyuluhan tentang prosedur visa, dan bantuan administratif bila diperlukan.
Dengan total 42 calon jemaah batal haji, angka ini menjadi catatan tertinggi dalam satu musim haji sejak pandemi COVID‑19. Pemerintah berharap bahwa perbaikan prosedur dan peningkatan koordinasi dapat mengurangi angka pembatalan di tahun-tahun berikutnya.
Para jemaah yang berhasil melanjutkan ibadah tetap melaksanakan rukun haji dengan penuh khusyuk, sementara yang batal diharapkan dapat mengikuti program haji tahun berikutnya setelah semua persyaratan terpenuhi.
Kesimpulannya, masalah visa dan pelanggaran prosedur imigrasi menjadi faktor utama yang menyebabkan 42 calon jemaah batal haji tahun ini. Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki sistem verifikasi, meningkatkan koordinasi lintas lembaga, dan memberikan dukungan lebih kepada calon jemaah untuk memastikan kelancaran ibadah haji di masa mendatang.