Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 30 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penerapan aglomerasi sektoral dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah perkotaan yang kian kompleks. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026 yang digelar di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu, 29 April 2026.
Menurut Bima, konsep aglomerasi bukanlah hal baru, namun implementasinya sering terhambat karena terlalu menitikberatkan pada pembentukan kelembagaan formal tanpa memberi ruang yang cukup bagi penyelesaian isu-isu lintas wilayah secara konkrit. “Di Cina, sampai sekarang mereka maju karena aglomerasinya berjalan terkoordinasi. Diatur oleh pusat, diberikan model oleh pusat, sehingga semua wilayah bertumpu pada satu kerangka aglomerasi. Tidak dapat bekerja secara terpisah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki mandat untuk memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, berjalan efektif. Pendekatan ini dianggap krusial agar kebijakan pembangunan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem yang menyeluruh.
Bima menekankan perlunya pergeseran paradigma dari fokus kelembagaan ke fokus sektoral. “Kita harus langsung menyoroti isu-isu sektoral seperti penanganan sampah, transportasi, dan pengendalian banjir. Dengan cara ini, solusi dapat diterapkan lebih cepat di lapangan,” tegasnya. Ia memberikan contoh program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) sebagai inisiatif pemerintah pusat yang menargetkan penyelesaian masalah konkret.
- Penanganan Banjir: Koordinasi lintas wilayah untuk memperbaiki jaringan drainase, memperluas embankment, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini.
- Pengurangan Kemacetan: Integrasi transportasi massal antar kota, penetapan zona prioritas transportasi, serta pembiayaan infrastruktur berbasis aglomerasi sektoral.
- Manajemen Sampah: Implementasi PSEL yang mengubah sampah organik menjadi listrik, serta penguatan fasilitas daur ulang yang terhubung antar daerah.
Seminar tersebut juga menyoroti contoh sukses dari negara lain, terutama Tiongkok, yang berhasil menggerakkan pembangunan wilayah melalui model aglomerasi terpusat. Bima menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi serupa, mengingat keberagaman wilayah perkotaan yang meliputi pulau-pulau besar dan kota-kota satelit.
Dalam upaya mewujudkan aglomerasi sektoral, Kemendagri akan memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan ini mencakup pembentukan tim lintas sektoral, penyusunan rencana kerja bersama, serta penyediaan skema pembiayaan yang transparan.
Para peserta seminar, yang terdiri dari para kepala daerah, pejabat kementerian, akademisi, serta praktisi bidang perkotaan, menyambut baik inisiatif tersebut. Mereka berharap bahwa dengan dukungan kebijakan yang jelas, pelaksanaan program dapat berjalan tanpa hambatan birokratis yang berlarut.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. “Masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam mengidentifikasi masalah, memberikan masukan, dan memantau hasil. Tanpa keterlibatan mereka, kebijakan tidak akan efektif,” tuturnya.
Secara keseluruhan, agenda aglomerasi sektoral dipandang sebagai solusi jangka panjang yang mampu mengatasi tantangan perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan sampah secara terintegrasi. Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan, layak huni, dan siap menghadapi dinamika masa depan.