Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 24 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Gencatan senjata Lebanon‑Israel yang baru saja diperpanjang selama tiga minggu masih dianggap rapuh oleh pejabat Israel. Dalam sebuah wawancara dengan media Amerika Serikat, Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, Danny Danon, menegaskan bahwa meski situasi di lapangan menunjukkan perbaikan, belum ada kepastian keamanan yang 100 persen.
“Bandingkan dengan apa yang terjadi sebelum gencatan senjata, Anda tahu situasinya jauh lebih baik, tetapi tidak 100 persen,” ujar Danon, mengutip pernyataan yang kemudian disiarkan oleh Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa militer Israel akan tetap merespons setiap ancaman yang datang, terutama serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah.
Serangan roket tersebut memang terus terjadi meski ada perjanjian damai sementara. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel melaporkan satu personel cadangan terluka akibat serangan drone, sementara tiga anggota Hizbullah dikabarkan tewas dalam serangan udara balasan. Bentrokan ringan, termasuk tembakan senjata antitank, juga tercatat di wilayah perbatasan selatan Lebanon.
Pada saat yang sama, juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, mengeluarkan peringatan keras kepada warga di desa Deir Aames, yang terletak di sebelah utara garis kuning. Melalui platform X, ia menulis dalam bahasa Arab, “Demi keselamatan Anda, kami mendesak Anda untuk mengungsi setidaknya 1.000 meter dari daerah tersebut karena operasi terarah sedang berlangsung.” Peringatan ini muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih.
Pengumuman Trump diikuti oleh kehadiran sejumlah diplomat senior, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh Moawad, serta Duta Besar Israel Yechiel Leiter. Mereka semua menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk membantu Lebanon menghadapi ancaman Hizbullah dan mendorong proses perdamaian yang lebih luas.
Namun, pernyataan Israel menyoroti keraguan terhadap kemampuan pemerintah Lebanon dalam menegakkan gencatan senjata. “Pertanyaan utama adalah apakah pemerintah Lebanon mampu menegakkan gencatan senjata atau benar‑benar menerapkan kedaulatan di Lebanon selatan,” kata Danon. Ia menilai bahwa tanpa kontrol efektif dari otoritas Lebanon, kelompok bersenjata Hizbullah dapat melanjutkan operasi militer yang berpotensi memicu kembali konflik berskala lebih besar.
Di sisi lain, Lebanon menuntut penarikan total pasukan Israel dari wilayah selatan serta pembebasan tahanan Lebanon yang ditahan di Israel. Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan mengunjungi Gedung Putih dalam beberapa minggu mendatang untuk membahas langkah‑langkah lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyerukan kerja sama Lebanon dalam melucuti senjata Hizbullah, menegaskan bahwa sengketa perbatasan yang ada dapat diselesaikan secara diplomatis.
Ketegangan tetap tinggi. Pada 22 April 2026, jurnalis Lebanon terkenal, Amal Khalil, tewas dalam serangan yang menargetkan ambulans di wilayah at‑Tiri. Israel membantah menargetkan petugas penyelamat, namun insiden tersebut memicu kemarahan luas di Lebanon dan menambah tekanan politik bagi pemerintah Beirut.
Secara keseluruhan, meski gencatan senjata Lebanon‑Israel telah resmi diperpanjang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik belum sepenuhnya teredam. Ancaman roket, operasi militer, dan evakuasi paksa warga menjadi indikator utama ketidakstabilan yang masih mengintai. Semua pihak menekankan pentingnya pengawasan ketat, dialog berkelanjutan, dan dukungan internasional untuk memastikan bahwa gencatan senjata tidak hanya menjadi jeda singkat, melainkan langkah awal menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Dengan situasi yang terus berubah, masyarakat internasikasi dan para pemangku kepentingan di kawasan tetap memantau perkembangan, berharap bahwa tiga minggu perpanjangan ini dapat memberikan ruang bagi diplomasi untuk mengatasi akar permasalahan yang selama ini memicu permusuhan antara Israel dan Hizbullah.