Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Presiden Prabowo Subianto menandatangani desain final kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir April 2026, menandai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek besar tersebut paling lambat semester pertama 2028. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari sini akan lahir keputusan‑keputusan strategis negara.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, yang juga memimpin rombongan delegasi MPR dalam kunjungan kerja ke Penajam Paser Utara pada 20 April 2026, memberikan penilaian positif terhadap konsep desain. Ia menyatakan bahwa kontur gedung‑gedung DPR, MPR, dan DPD yang direncanakan berada di sebelah kiri Istana menampilkan kemegahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. “Gedung ini akan terasa megah dan menunjukkan ke‑Indonesiaan yang kokoh,” ujarnya.
Muzani menambahkan bahwa pembangunan kawasan legislatif tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga memperhatikan kenyamanan bagi para penyelenggara negara. Menurutnya, ketinggian dan bentuk bangunan yang lebih tinggi daripada rata‑rata gedung pemerintahan lain mencerminkan tekad bangsa untuk membangun institusi yang kuat dan berkarakter.
Pernyataan tersebut selaras dengan komentar Basuki yang menekankan pentingnya nilai simbolik kuat. Proses perancangan melibatkan studi banding ke Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan identitas arsitektur yang representatif sekaligus fungsional. Kontrak pembangunan kawasan dimulai akhir 2025, kemudian disesuaikan pada awal 2026 sesuai arahan Presiden untuk penyempurnaan desain.
Selain menilai desain, Ahmad Muzani menyoroti percepatan transisi dari fase perencanaan ke realisasi fisik di IKN. Ia mencatat bahwa infrastruktur pendukung seperti Bandara Internasional Nusantara, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara sudah beroperasi, menandakan kemajuan signifikan dibandingkan fase perencanaan sebelumnya.
Kunjungan Muzani juga bertepatan dengan rapat kerja MPR yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, untuk meninjau kesiapan infrastruktur sebelum pemindahan lembaga ke ibu kota baru. Siti menegaskan bahwa rencana perpindahan masih menunggu arahan final Presiden, namun progres infrastruktur telah cukup matang.
Berbagai pejabat lain turut hadir, termasuk Wakil Ketua DPRD Surabaya, anggota fraksi Partai Gerindra, serta perwakilan DPD. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menyebutkan bahwa Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan dukungan moral bagi upaya percepatan pembangunan IKN.
Analisis para pengamat politik menilai pernyataan Ahmad Muzani sebagai sinyal kuat bahwa lembaga legislatif siap mengadopsi peran baru di IKN. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Muzani yang komunikatif dan proaktif dapat mempercepat proses legislasi terkait alokasi anggaran, regulasi konstruksi, serta koordinasi lintas lembaga.
Dengan target selesai pada akhir 2027, proyek kawasan legislatif dan yudikatif diharapkan menjadi ikon baru bagi Indonesia, menegaskan posisi IKN sebagai pusat politik, hukum, dan administrasi. Kesuksesan proyek ini akan menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur berskala nasional.
Secara keseluruhan, pernyataan Ahmad Muzani menegaskan keyakinan bahwa desain megah dan fungsi strategis kawasan legislatif IKN akan memberi dampak positif bagi stabilitas institusi negara, sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata internasional.