Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 April 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana penyusunan Peraturan OJK (POJK) yang mengatur grup keuangan. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas dinamika risiko yang kini tidak lagi terpusat pada satu entitas melainkan tersebar di dalam struktur grup yang kompleks.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan bank, asuransi, dan fintech, OJK menegaskan tujuan utama regulasi baru: mengurangi kemungkinan terjadinya kontagi risiko antar entitas dalam satu grup serta menutup celah pengawasan yang selama ini belum terintegrasi. Fokus utama regulasi adalah mitigasi transaksi intra‑group yang berpotensi menimbulkan eksposur silang, serta penciptaan mekanisme pelaporan data lintas sektor yang lebih transparan.
Reaksi awal dari kalangan bankir terasa beragam. Sebagian menilai langkah OJK sebagai langkah tepat untuk menumbuhkan disiplin risiko, sementara yang lain mengkhawatirkan beban kepatuhan yang meningkat. Seorang eksekutif senior dari salah satu bank terbesar di Jakarta menyatakan, “Kami menyambut baik adanya kerangka kerja yang lebih terpadu, namun regulasi harus tetap fleksibel agar tidak menghambat inovasi, khususnya dalam layanan digital yang kini menjadi tulang punggung inklusi keuangan.”
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan pandangan kritis mengenai efektivitas pengawasan grup keuangan non‑konglomerasi. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menekankan bahwa risiko kini terfragmentasi dalam jaringan grup, sehingga pendekatan pengawasan yang seragam berpotensi menimbulkan over‑regulation dan justru tidak menyentuh sumber risiko utama.
Rizal mencatat bahwa pertumbuhan kredit masih mencapai sekitar 10 % YoY, namun sektor UMKM menunjukkan kontraksi dan Non‑Performing Loan (NPL) pada UMKM telah melampaui 4,5 %. “Indikasi ini menunjukkan pergeseran risiko yang sebagian besar tersembunyi di antara eksposur lintas entitas fintech dan lembaga non‑bank,” ujarnya kepada Bisnis pada 20 April 2026.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Indef terkait rancangan regulasi OJK:
- Desain regulasi harus berbasis risiko (risk‑based), mengandalkan data lintas sektor untuk mengidentifikasi titik rapuh.
- Transisi regulasi perlu adaptif, memberi ruang bagi entitas kecil agar tidak terbebani secara berlebihan.
- Pengawasan harus mampu menutup celah arbitrase intra‑group tanpa menghambat aliran modal yang produktif.
Menurut Rizal, bila regulasi terlalu kaku, dapat memperparah risk aversion yang sudah tampak dari menurunnya pembiayaan kepada UMKM. “Kebijakan ini memang dapat meningkatkan disiplin risiko, namun jika tidak diimbangi dengan mekanisme mitigasi yang tepat, akan memicu penarikan likuiditas dan mempersempit intermediasi,” tambahnya.
Dari sisi industri, bankir menilai bahwa biaya kepatuhan akan naik, fleksibilitas intra‑group berkurang, dan peluang ekspansi berbasis arbitrase akan terkoreksi. Namun, sebagian pihak juga melihat peluang untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui standar pengawasan yang lebih ketat.
OJK menegaskan bahwa proses penyusunan POJK akan melibatkan konsultasi luas dengan pemangku kepentingan, termasuk perbankan, asuransi, dana pensiun, dan fintech. Draft regulasi diharapkan dapat selesai pada akhir kuartal pertama 2027, dengan implementasi bertahap sesuai tingkat kompleksitas grup.
Secara keseluruhan, langkah OJK untuk memperluas pengawasan ke grup keuangan mencerminkan upaya adaptasi terhadap lanskap keuangan yang semakin terintegrasi. Keberhasilan regulasi ini akan sangat bergantung pada desain yang risk‑based, kolaborasi lintas sektor, dan kemampuan OJK dalam menyeimbangkan antara perlindungan sistemik dan dinamika inovasi.
Dengan menutup celah pengawasan, diharapkan sektor keuangan Indonesia dapat mengurangi potensi kerentanan sistemik, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan terpercaya bagi semua pemangku kepentingan.