Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 April 2026 | Pada 18 April 2026, Pertamina mengumumkan kenaikan tajam pada tiga varian BBM non‑subsidi: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan tersebut bervariasi antara 48 hingga 66 persen tergantung wilayah, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah, pelaku industri, dan konsumen.
Riset yang dirilis oleh BRI Danareksa Sekuritas menambahkan perspektif makroekonomi. Helmy Kristanto, Chief Economist, mencatat bahwa konsumen BBM non‑subsidi sebagian besar berada pada segmen berpendapatan tinggi, sehingga efek rambatan ke inflasi nasional bersifat terbatas. Ia memperkirakan kenaikan Rp 1.000 per liter pada BBM kelas atas hanya menambah inflasi nasional sekitar 0,02–0,15 poin persentase, jauh di bawah dampak BBM bersubsidi.
Namun, dampak sektoral tidak dapat diabaikan. Di Batam, Yasser Hadeka Daniel, Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, mengeluhkan lonjakan biaya operasional. Harga Pertamina Dex melambung dari sekitar Rp 14.800 menjadi Rp 23.600 per liter, sementara Dexlite naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 24.150 per liter. Kenaikan ini menggandakan biaya angkut antara pelabuhan Batu Ampar dan Muka Kuning, mengancam kestabilan harga barang kebutuhan pokok.
Berikut rangkuman perubahan harga BBM non‑subsidi yang berlaku di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan NTB:
| Produk | Harga Sebelum | Kenaikan (Rp) | Kenaikan (%) | Harga Baru |
|---|---|---|---|---|
| Pertamax Turbo | 13.100 | 6.300 | 48,09 | 19.400 |
| Dexlite | 14.200 | 9.400 | 66,20 | 23.600 |
| Pertamina Dex | 14.500 | 9.400 | 64,83 | 23.900 |
Berbagai implikasi muncul dari data tersebut:
- Logistik: Biaya transportasi meningkat, menekan margin perusahaan logistik dan berpotensi menaikkan harga barang akhir.
- Industri: Sektor manufaktur yang mengandalkan BBM industri menghadapi biaya produksi lebih tinggi, terutama di daerah kepulauan seperti Batam.
- Inflasi: Dampak pada indeks harga konsumen terbatas karena konsumen BBM non‑subsidi merupakan segmen kecil.
Pemerintah melalui Komisi VI DPR menilai proses sosialisasi kenaikan BBM belum optimal, menuntut transparansi lebih besar sebelum keputusan diambil. Di sisi lain, perwakilan pengusaha menuntut kebijakan khusus, termasuk kemungkinan akses BBM bersubsidi bagi sektor logistik agar beban tidak terlalu berat.
Secara keseluruhan, meski kenaikan harga BBM non‑subsidi tidak mengancam stabilitas pangan, tekanan pada biaya logistik dan produksi tetap nyata. Dialog antara pemerintah, asosiasi logistik, dan perusahaan energi diharapkan menghasilkan kebijakan penyeimbang yang melindungi konsumen serta menjaga daya saing industri nasional.