Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 Agustus 2026 | Pemerintah terus menggenjot sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyambangi warga secara langsung melalui kegiatan Car Free Day (CFD) di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong masyarakat segera mendaftarkan diri melalui Portal Perlinsos sebelum masa pendaftaran resmi ditutup pada 31 Agustus 2026 mendatang.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, kehadiran petugas di tengah aktivitas warga pada CFD merupakan bagian dari kegiatan rutin guna mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 102.350 kepala keluarga (KK) di Kota Padang telah terdaftar dalam sistem tersebut.
Pemerintah juga meningkatkan anggaran untuk perlindungan sosial. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, anggaran perlindungan sosial ditingkatkan menjadi Rp549,9 triliun, naik 10 persen dari outlook 2026 yang sebesar Rp500 triliun.
Program ini akan menjangkau langsung masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, penanganan bencana, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga subsidi KUR dan KIP Kuliah.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan sistem Perlinsos Digital. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menyampaikan bahwa digitalisasi Perlinsos dibangun dengan konsep menghubungkan data, bukan menyalin atau memusatkan seluruh basis data.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital berfungsi seperti jembatan untuk menghadirkan interoperabilitas antar-sistem dalam digitalisasi Perlinsos.
Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendaftar Perlinsos. Seorang warga Kalurahan Donoharjo, Wahyu, menyatakan bahwa pengajuan Perlinsos keluarganya ditolak karena penghasilan anaknya tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Wahyu mempertanyakan penilaian sistem terhadap penghasilan yang menurutnya kecil untuk menopang tiga jiwa. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem Perlinsos agar lebih adil dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan uji coba digitalisasi Perlinsos di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, berjanji masukan dari Wahyu akan diteruskan ke Kementerian Sosial.
Meutya mengatakan pelaksanaan Perlinsos Digital di Sleman masih berada dalam tahap uji coba sehingga masukan dari masyarakat diperlukan untuk penyempurnaan sistem.
Dengan demikian, diharapkan sistem Perlinsos dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung program perlindungan sosial pemerintah.