Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | Ungkapan “Di mana ada Amerika, di situ muncul konflik” kembali mengemuka menjelang pertengahan 2026, ketika kebijakan luar negeri Washington menimbulkan gelombang ketegangan di berbagai belahan dunia. Selama lebih dari satu abad, Amerika Serikat menegaskan dirinya sebagai “Polisi Dunia” melalui doktrin Pax Americana, namun realitas lapangan memperlihatkan pola destabilisasi terukur yang menguntungkan industri militer dan kepentingan ekonomi domestik.
Anggaran pertahanan AS pada April 2026 mencapai rekor $1,5 triliun, sebuah angka yang tak hanya mencerminkan kebutuhan keamanan tetapi juga menandakan sumber pendapatan utama bagi raksasa alutsista seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing. Tanpa konflik berkelanjutan, pasar senjata global akan menyusut, mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penciptaan atau pemeliharaan musuh – baik nyata maupun imajiner – menjadi strategi politik yang konsisten.
Contoh paling nyata terjadi pada konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang meletus pada Februari 2026. Eskalasi militer di Selat Hormuz mengguncang pasar energi dunia; sekitar 20 persen minyak mentah global mengalir melalui jalur sempit ini. Penutupan sebagian selat memaksa negara‑negara importir seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara‑negara Eropa mencari alternatif pasokan, mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat kerja sama energi berbasis yuan antara Iran dan China.
Sementara itu, Iran menanggapi tekanan Barat dengan mempererat aliansi strategis bersama China, Rusia, dan India. Kerjasama ini tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga geopolitik, menandai pergeseran menuju tatanan multipolar di mana pengaruh Barat tidak lagi mutlak. Hubungan bilateral tradisional antara AS dan sekutu NATO menunjukkan tanda‑tanda fragmentasi; beberapa negara Eropa menolak mendukung operasi militer AS secara penuh karena kekhawatiran akan stabilitas energi.
Di tengah ketegangan, Pakistan muncul sebagai mediator tak terduga. Pada awal April 2026, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengajukan permohonan kepada Presiden Donald Trump untuk menunda serangan militer terhadap Iran selama dua minggu, sekaligus meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz. Negosiasi yang dipimpin Islamabad berhasil menghasilkan jeda gencatan senjata singkat, memberikan ruang bagi diplomasi lanjutan dan menyoroti peran negara menengah dalam meredam konflik besar.
Strategi politik ketakutan yang digembar‑gemborkan oleh Presiden Donald Trump turut memperparah situasi. Narasi bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial bagi keamanan Amerika dipakai untuk membenarkan alokasi anggaran pertahanan yang melampaui batas serta menjustifikasi intervensi militer di wilayah lain. Namun, analisis retrospektif mengungkapkan bahwa dalam dua dekade terakhir Iran tidak pernah melancarkan serangan langsung terhadap wilayah daratan Amerika, melainkan lebih aktif dalam mendukung kelompok milisi regional. Politik ini memperkuat citra “musuh” yang dibutuhkan untuk menutupi defisit domestik, seperti inflasi dan pemotongan belanja sosial.
Dampak kebijakan AS tidak terbatas pada wilayah konflik langsung. Di Asia Tenggara, ketegangan di Laut Natuna Utara dan Selat Hormuz sering dipanaskan untuk mengekang pengaruh ekonomi rival seperti China dan Rusia, memaksa negara‑negara kawasan memilih pihak. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kepentingan maritim yang luas, harus menyeimbangkan hubungan keamanan dengan Amerika serta kedaulatan wilayahnya. Kebutuhan untuk memperkuat posisi tawar di panggung internasional menjadi semakin mendesak.
Kesimpulannya, selama Amerika Serikat terus memanfaatkan konflik sebagai komoditas ekonomi dan instrumen politik luar negeri, dunia tidak akan mencapai keamanan yang berkelanjutan. Tatanan multipolar yang menghargai kedaulatan masing‑masing negara, menegakkan hukum internasional tanpa standar ganda, dan mengalihkan fokus dari “keamanan komersial” ke stabilitas bersama menjadi pilihan paling realistis. Negara‑negara seperti Indonesia, Pakistan, dan anggota ASEAN lainnya memiliki peluang untuk memimpin upaya diplomatik yang menolak paradigma “Polisi Dunia” dan mengedepankan kerja sama berbasis kepentingan bersama, bukan dominasi satu kekuatan.