Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi sorotan publik tentang pengadaan ribuan motor listrik yang akan mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengecekan menyeluruh dan koordinasi ulang agar pengadaan sesuai dengan kondisi lapangan serta tidak menimbulkan beban anggaran yang tidak terduga.
Menurut Prasetyo, semua penganggaran, termasuk yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), merupakan bagian dari perencanaan nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah sudah mengetahui rencana tersebut, namun proses implementasinya harus disesuaikan dengan realitas di daerah. “Kan begini semua penganggaran tentu kan bagian dari perencanaan ya, BGN juga sama, pemerintah pasti mengetahui hal tersebut,” ujarnya. Selanjutnya ia menambahkan, “Memang dalam pelaksanaannya tentunya disesuaikan dengan kondisi‑kondisi. Perkenaan dengan hal tersebut izinkan kami koordinasikan lebih baik lagi.”
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengadaan motor listrik MBG menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak ada alokasi baru untuk tahun anggaran berjalan. “Tahun ini nggak ada. Kita pastikan nggak ada tahun ini. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” kata Purbaya, menambahkan bahwa Kementerian Keuangan baru mengetahui adanya pengadaan tersebut belakangan dan segera memotong alokasi anggaran agar tidak berlanjut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga memberikan penjelasan terkait urgensi pengadaan motor listrik. Ia menyatakan bahwa kendaraan tersebut sangat penting untuk menjangkau desa‑desa dan daerah terpencil yang sulit diakses, terutama dalam mendistribusikan paket MBG. “Menjangkau desa‑desa, daerah‑daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana Negara.
Dadan menegaskan bahwa target awal pembelian motor listrik sebesar 24.400 unit tidak dapat seluruhnya direalisasikan karena kendala logistik dan anggaran. Akhirnya, sebanyak 21.801 unit berhasil diproduksi dan akan didistribusikan ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, harga pasar motor listrik tersebut sekitar Rp 52 juta per unit, namun BGN berhasil memperoleh harga khusus sekitar Rp 42 juta per unit, lebih murah dari harga pasar.
- Jumlah unit yang direncanakan: 24.400 unit
- Jumlah unit yang diproduksi: 21.801 unit
- Harga pasar per unit: Rp 52 juta
- Harga yang dibeli BGN per unit: Rp 42 juta
Pengadaan motor listrik ini menjadi sorotan karena nilai totalnya mencapai puluhan triliun rupiah, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik. Namun, pejabat terkait menegaskan bahwa seluruh proses telah melalui mekanisme pengadaan yang sah dan telah disesuaikan dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Selain aspek anggaran, ada juga pertimbangan teknis. Motor listrik dipilih karena lebih ramah lingkungan dan dapat beroperasi dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi bersih.
Namun, tantangan tetap ada. Beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki infrastruktur pengisian listrik yang terbatas, sehingga penggunaan motor listrik memerlukan pembangunan stasiun pengisian khusus atau solusi alternatif seperti baterai cadangan. Dadan Hindayana mengakui hal ini dan menyatakan bahwa BGN bersama kementerian terkait sedang menyusun rencana penambahan infrastruktur pengisian di daerah‑daerah prioritas.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah untuk memperbaiki proses koordinasi, memastikan penggunaan anggaran yang tepat, serta menegosiasikan harga yang lebih kompetitif mencerminkan upaya responsif terhadap kritik publik. Pemerintah berjanji akan terus memantau pelaksanaan distribusi motor listrik agar dapat mempercepat pencapaian target gizi nasional, terutama bagi anak‑anak di daerah terpencil.
Dengan mekanisme pengadaan yang telah disesuaikan dan dukungan infrastruktur yang akan ditingkatkan, diharapkan motor listrik ini dapat menjadi tulang punggung operasional MBG, memperluas jangkauan layanan gizi, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.