Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 02 Agustus 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas program ini. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk, telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan komitmen transparansi dalam pelaksanaan dan tata kelola program MBG.
Menurut Sudaryono, transparansi adalah komitmen yang sudah ia sampaikan sejak ditunjuk sebagai Kepala BGN. Ia ingin tata kelola program MBG dilaksanakan dengan terang, tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan. Pusat Layanan Terpadu dan Media Center BGN yang baru diresmikannya merupakan ‘zona hijau’, di mana semua pihak dapat berinteraksi langsung dengan BGN.
Namun, pengamat menilai bahwa pemerintah perlu memastikan dan membuka semua data sekolah penerima MBG. Doni, seorang pengamat, menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui sekolah-sekolah yang menerima program MBG. Ia menyarankan agar pemerintah menyampaikan laporan kepada masyarakat mengenai lokasi penerima program tersebut sebagai bentuk transparansi.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN wajib dipisahkan dari program MBG paling lambat pada tahun 2028. Putusan ini memicu perdebatan tentang prioritas anggaran negara. Pengamat menilai bahwa pemisahan anggaran ini memerlukan transparansi dan kejelasan sumber dana.
Kepala BGN, Sudaryono, juga menemukan anomali dalam pemeriksaan ribuan rekening virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengatakan bahwa terdapat 414 SPPG yang rekeningnya bermasalah, mulai dari memiliki rekening ganda hingga dapurnya belum beroperasi.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG, pemerintah perlu memastikan bahwa semua data sekolah penerima MBG dibuka kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan dan digunakan secara efektif dan efisien.
Kesimpulan, program MBG memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua data sekolah penerima MBG dibuka kepada masyarakat dan anggaran program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan. Dengan demikian, program MBG dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.