Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 Juli 2026 | Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali menegaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa koruptor harus dimiskinkan agar mereka menyadari bahwa kejahatan korupsi tidak hanya berakhir dengan hukuman penjara, tetapi juga dengan negara yang mengambil kembali semua harta yang mereka curi.
Menurut Gibran, data Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2013-2022 menunjukkan potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238 triliun. Sementara itu, data Kejaksaan pada tahun 2024 mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp310 triliun, namun hanya Rp1,6 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara.
Gibran menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan langkah krusial untuk memulihkan keuangan negara, khususnya ketika pelaku meninggal dunia atau melarikan diri ke luar negeri. Ia menekankan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) sangat efektif untuk memulihkan aset negara.
Di samping itu, Gibran juga menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia mengimbau agar proses pembahasan RUU dilakukan secara transparan, komprehensif, dan melibatkan para praktisi serta profesional.
Sementara itu, dalam isu lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo-Gibran Rakabuming Raka berdampak pada mandeknya pembangunan sekolah yang rusak di Jakarta. Namun, Pramono memutuskan menambah empat pembangunan sekolah dari 7 menjadi 11 di tahun ini.
Akhirnya, analis politik Selamat Ginting menilai bahwa posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara memicu narasi bahwa Gibran menjadi korban (playing victim). Selamat menduga bahwa narasi tersebut sengaja dibangun untuk mengirimkan sinyal politik kepada para pendukung Gibran bahwa sang wakil presiden sedang menghadapi tekanan dari kelompok yang berada di sekitar Presiden Prabowo.
Dalam menghadapi korupsi, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa koruptor harus dimiskinkan. Ia percaya bahwa dengan memperkuat pemberantasan korupsi, Indonesia dapat memulihkan keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.