Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 Juli 2026 | Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, telah mengungkap kasus dugaan praktik prostitusi online di daerah tersebut. Kasus ini menuai perhatian serius dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ende, yang meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Ende, Megy Sigasare, kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan prostitusi biasa, melainkan sudah mengarah pada dugaan kejahatan terorganisir yang berpotensi melibatkan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Ende juga menyatakan penindakan terhadap rokok ilegal akan dilakukan bersama Bea Cukai karena kewenangan penegakan cukai berada pada instansi tersebut. Peredaran rokok tanpa pita cukai dinilai masih marak di Kabupaten Ende, memicu sorotan masyarakat di tengah kebijakan pemerintah yang gencar mengoptimalkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Ende, Ibrahim, menegaskan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal tidak dapat dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Menurut Ibrahim, penertiban harus dilakukan melalui koordinasi dengan Bea Cukai sebagai instansi yang berwenang di bidang cukai.
Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Ende saat ini juga dihadapkan pada penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat. Kebijakan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena kendaraan bermotor yang menunggak pajak tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
Penindakan terhadap rokok ilegal dan kasus prostitusi online di Kabupaten Ende merupakan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan dan menjaga keamanan masyarakat.