Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 April 2026 | Jakarta, 16 April 2026 – Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku alternatif bagi industri plastik nasional. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Andi Amran menyoroti kelimpahan pasokan CPO domestik yang diproyeksikan mencapai 32 juta ton pada tahun 2025. Menurutnya, sebagian volume ekspor tersebut dapat dialihkan menjadi substitusi nafta tanpa mengganggu ketahanan pangan atau menimbulkan konflik lahan.
Strategi alokasi CPO untuk industri petrokimia direncanakan berfokus pada lahan marginal yang tidak produktif, menghindari konversi hutan atau lahan pertanian. “Kita prioritaskan tanah yang gundul, bukan hutan yang masih terjaga,” ujar Andi Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Kebijakan ini tidak hanya diharapkan meningkatkan nilai tambah sektor kelapa sawit, tetapi juga memperkuat kemandirian bahan baku plastik dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menekankan pentingnya stabilitas pasokan bahan baku di tengah ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Selat Hormuz yang mengancam aliran impor naphtha. Ia mencatat bahwa stok plastik dalam negeri masih mencukupi, namun pemerintah terus memantau situasi global untuk mengantisipasi lonjakan biaya logistik dan keterlambatan pengiriman yang dapat mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan rata‑rata 15 hari sebelumnya.
Agus Gumiwang menambahkan bahwa substitusi naphtha dengan CPO, LPG, atau kondensat menjadi bagian strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor. “Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional, termasuk CPO, meski tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” ujarnya. Pemerintah juga mendorong penggunaan LPG sebagai bahan baku alternatif, sejalan dengan usulan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.
Andi Amran juga mengingatkan industri plastik agar tidak menaikkan harga secara berlebihan. “Jangan lah naikkan harga plastik, boleh naik sedikit, tapi jangan naik banyak banget,” tegasnya dalam pernyataan pada 15 April 2026. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga kemasan dapat memicu inflasi pangan, terutama minyak goreng yang masih menjadi komoditas strategis. Pemerintah siap menindak praktik kenaikan harga yang tidak wajar, termasuk melakukan audit terhadap produsen atau distributor yang diduga melakukan manipulasi harga.
- Pasokan CPO domestik diperkirakan 32 juta ton pada 2025.
- Pengalihan sebagian ekspor CPO untuk produksi plastik tidak mengganggu sektor pangan.
- Penggunaan lahan marginal, bukan hutan, menjadi prioritas ekspansi sawit.
- Industri diimbau menahan kenaikan harga plastik demi stabilitas pangan.
- Pemerintah memantau risiko geopolitik yang dapat memengaruhi pasokan naphtha.
Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian menunjukkan arah kebijakan yang terintegrasi: memanfaatkan kelimpahan CPO sebagai bahan baku plastik, mengurangi ketergantungan pada impor naphtha, serta menjaga kestabilan harga bagi konsumen. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat industri petrokimia nasional, tetapi juga melindungi kesejahteraan masyarakat melalui kontrol harga pangan yang lebih efektif.