Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 15 April 2026 | Senin, 13 April 2026, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninjau lokasi banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan secara terbuka melontarkan kemarahan kepada Camat Kecamatan Tukka, Yan Munzir Hutagalung. Insiden berlangsung di tengah hujan deras sambil meninjau proyek pembangunan tanggul sungai yang masih dalam tahap pengerjaan. Bobby Nasution menuding lambatnya penanganan pascabencana, menegaskan bahwa warga Tapteng menjadi korban yang paling terlambat menerima bantuan dibandingkan daerah lain di provinsi.
“Kalian ini daerah paling lambat, tau kah? Warga sudah teriak‑teriak, bukan teriak ke kalian saja. Kalian ngurus ini saja tidak bisa, orang perjuangkan kalian loh,” ujar gubernur dengan nada tegas sambil menunjuk‑tunjuk ke arah Camat Tukka. Pernyataan tersebut langsung terekam dalam video yang kemudian menjadi viral di media sosial, memicu perdebatan luas tentang efektivitas respons pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam.
Menurut data yang dihimpun oleh tim lapangan, sejak banjir melanda pada akhir Maret 2026, lebih dari 12.000 warga di Tapteng mengalami kerusakan rumah dan kehilangan mata pencaharian. Namun, penyaluran bantuan darurat, termasuk paket makanan, air bersih, dan bantuan logistik, masih jauh di bawah target. Beberapa kelurahan melaporkan belum menerima distribusi bantuan hingga seminggu setelah banjir surut, sementara daerah lain di Sumut sudah mendapatkan bantuan dalam tiga hari pertama.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan beberapa poin utama yang harus segera ditindaklanjuti:
- Peningkatan kecepatan distribusi bantuan ke seluruh wilayah terdampak.
- Pengiriman tim medis dan psikolog untuk membantu korban yang mengalami trauma.
- Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur penanggulangan banjir, khususnya tanggul dan drainase.
- Koordinasi yang lebih intens antara dinas terkait di tingkat provinsi dan kecamatan.
Ia menambahkan, “Saya tidak akan tinggal diam melihat warga kami menunggu bantuan yang seharusnya sudah tiba. Saya perintahkan tim saya untuk melakukan audit cepat terhadap semua program bantuan dan mengeluarkan rekomendasi perbaikan dalam 48 jam ke depan.”
Camata Tukka, Yan Munzir Hutagalung, sempat memberikan penjelasan singkat di lokasi. Ia menyatakan bahwa beberapa kendala logistik, termasuk akses jalan yang terendam, menjadi faktor utama keterlambatan. Namun, pernyataan tersebut tidak meredam kemarahan gubernur yang tetap menuntut pertanggungjawaban konkret. “Kami sudah mengirimkan laporan ke Dinas Penanggulangan Bencana, tapi tampaknya belum ada aksi yang signifikan,” ujar Hutagalung dengan nada tegang.
Reaksi masyarakat Tapteng pun beragam. Sebagian mengapresiasi keberanian Bobby Nasution yang tidak ragu menegur pejabat daerah, sementara yang lain menilai bahwa sorotan publik sebaiknya diarahkan pada solusi jangka panjang, bukan hanya pada pertengkaran di lapangan. Kelompok relawan lokal mengusulkan pembentukan posko darurat yang dikelola secara terpadu antara pemerintah provinsi, kecamatan, dan LSM setempat.
Dalam beberapa jam setelah insiden, Kantor Gubernur Sumut mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen untuk mempercepat penyaluran bantuan. Selain itu, dinas terkait diminta menyusun laporan detail mengenai hambatan logistik, alokasi dana, dan progres pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir. Pemerintah provinsi juga berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program bantuan di Tapteng hingga semua warga menerima haknya.
Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara level pemerintahan dalam menghadapi bencana alam. Dengan cuaca yang diprediksi akan tetap tidak menentu di wilayah Sumatera Utara, langkah-langkah cepat dan terkoordinasi menjadi kunci untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Pemerintah provinsi berharap bahwa tekanan publik serta tindakan tegas gubernur akan menjadi katalisator perubahan positif dalam penanganan bencana di masa depan.
