Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 14 April 2026 | Perundingan darurat antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang digelar di Islamabad pada 11-12 April 2026 gagal mencapai kesepakatan, namun peran aktif Pakistan dalam proses tersebut menuai pujian luas. Keberhasilan Islamabad dalam memfasilitasi dialog menimbulkan pertanyaan mengapa Iran tampak lebih memilih Pakistan ketimbang Indonesia, meski Indonesia secara tradisional dikenal sebagai negara dengan diplomasi “bebas‑aktif” dan merupakan negara muslim terbesar di dunia.
Berbagai faktor strategis, geopolitik, dan operasional menjelaskan preferensi Iran tersebut. Pertama, kedekatan geografis Pakistan dengan Iran memberikan keuntungan logistik. Islamabad terletak hanya beberapa ratus kilometer dari perbatasan Iran, memudahkan mobilisasi delegasi, pertukaran intelijen, serta akses langsung ke jaringan transportasi darat dan udara. Kedekatan ini memungkinkan Pakistan menyelenggarakan pertemuan secara cepat, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir yang berhasil menghubungkan delegasi Teheran dan Washington dalam hitungan hari.
Kedua, Pakistan memiliki hubungan militer‑intelijen yang kuat dengan kedua belah pihak. Sebagai negara yang secara historis menyalurkan bantuan militer dan logistik ke wilayah konflik, Islamabad memiliki saluran komunikasi yang kredibel dengan militer AS serta dengan elemen keamanan Iran. Fatemeh Aman, peneliti senior Atlantic Council, menekankan bahwa “akses langsung ke kedua ibu kota, saluran militer dan intelijen yang kredibel, serta keberanian untuk bergerak cepat” menjadi keunggulan utama Pakistan dibandingkan dengan Indonesia yang lebih mengandalkan pernyataan normatif dan diplomasi multilateral.
Ketiga, politik dalam negeri Pakistan menuntut pemerintahnya untuk menunjukkan peran internasional yang signifikan. Setelah mengalami ketegangan dengan Afghanistan (Taliban) dan India, Islamabad berupaya meningkatkan statusnya sebagai aktor regional yang dapat menyeimbangkan kepentingan kekuatan besar. Menjadi mediator dalam krisis AS‑Iran memberikan platform bagi Pakistan untuk menegaskan relevansinya di kancah global, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam hubungan bilateral dengan kedua negara.
Keempat, Iran menilai risiko dan manfaat secara pragmatis. Dalam pernyataan wakil presiden AS JD Vance, Iran dianggap enggan menerima tuntutan AS yang mengharuskan penghentian total program nuklir. Pakistan, yang tidak terlibat secara langsung dalam persaingan nuklir dengan Iran, dapat menjadi perantara yang lebih netral dibandingkan dengan Indonesia yang, meskipun tidak memiliki perselisihan militer dengan Tehran, masih dianggap kurang memiliki pengaruh operasional di wilayah Timur Tengah.
Sementara itu, kritik terhadap Indonesia muncul dari pengamat seperti dosen Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). Ia menilai Indonesia kehilangan kursi mediator karena pendekatan diplomasi yang masih reaktif dan kurang proaktif. Indonesia memang menawarkan diri melalui Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Luar Negeri, namun tidak memiliki jaringan militer‑intelijen yang dapat langsung menengahi pertemuan di lapangan. Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia masih terperangkap antara idealisme historis dan pragmatisme yang belum matang, sehingga kurang mampu mengatasi tekanan cepat yang dibutuhkan dalam situasi krisis.
Faktor lain yang menambah keunggulan Pakistan adalah kemampuan untuk mengatur keamanan internal selama perundingan. Selama 20 jam maraton di Hotel Serena, Islamabad, keamanan ketat, larangan membawa ponsel, serta kontrol akses memastikan diskusi berlangsung tanpa gangguan eksternal. Kondisi tersebut memperkuat kepercayaan kedua delegasi bahwa mediator dapat menjaga kerahasiaan dan mengurangi intervensi pihak ketiga.
Namun, bukan berarti peran Pakistan tanpa kontroversi. Pakar politik Farooq Sulehria menyoroti kontradiksi internal Pakistan yang masih berperang dengan Afghanistan dan India. Ia berargumen bahwa “Pakistan bukan juru damai” karena kepentingan ideologisnya masih berakar pada permusuhan regional. Meski demikian, Pakistan berhasil memisahkan isu keamanan regional (Afganistan, India) dari mediasi AS‑Iran, menjadikan pendekatan dua lintas‑realitas—diplomasi luar negeri yang relatif rendah risiko dan kontrol keamanan dalam negeri yang intensif.
Kesimpulannya, pilihan Iran untuk menempatkan Pakistan sebagai mediator lebih didasarkan pada pertimbangan praktis: kedekatan geografis, jaringan intelijen militer, keinginan politik Pakistan untuk meningkatkan peran internasional, serta kemampuan menyediakan keamanan yang ketat selama pertemuan. Indonesia, meskipun memiliki reputasi diplomatik yang baik, belum mampu menawarkan kombinasi faktor-faktor tersebut secara simultan. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks krisis tinggi, faktor operasional seringkali mengungguli nilai moral atau sejarah diplomatik.
Ke depan, Indonesia perlu meninjau kembali strategi luar negerinya, memperkuat jaringan keamanan regional, serta meningkatkan kesiapan proaktif agar dapat bersaing sebagai mediator dalam konflik global yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi.