Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 19 Juni 2026 | Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
KSP memanggil seluruh pihak terkait untuk mengurai polemik 15 kontainer mineral PT PMM dan memastikan transparansi proses klarifikasi tuduhan penyelundupan serta kandungan berbahaya.
Pihak perusahaan hadir dalam forum tersebut dan menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekspor PT PMM telah berjalan sesuai koridor hukum.
Di samping itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani juga menegaskan bahwa perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (DL ASN) yang di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung disorot dan akan dilakukan efisiensi anggaran.
Hal ini usai temuan sejumlah kegiatan DL diikuti rombongan ASN dalam jumlah besar yang mencapai 10 orang dalam satu agenda.
Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani tampak geram dan bakal membatasi DL ASN yang dinilai tidak tepat sasaran.
Kebijakan itu dilakukan Hidayat, sebagai upaya melakukan efisiensi anggaran.
Dalam kesimpulan, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan mempertahankan opini WTP.