Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 April 2026 | Sejak pagi hari Sabtu, 11 April 2026, hubungan diplomatik antara Republik Korea (Korsel) dan Israel mengalami penurunan tajam setelah Presiden Lee Jae‑Myung secara terbuka mengkritik tindakan militer Israel di wilayah Tepi Barat. Kritik tersebut muncul setelah Lee membagikan sebuah rekaman video melalui akun resmi media sosialnya, X, yang memperlihatkan tentara Israel tampak mendorong tubuh seorang warga Palestina dari atap sebuah gedung. Video itu segera menjadi bahan perdebatan internasional, menimbulkan tuduhan saling menuduh disinformasi di antara kedua negara.
Lee menyatakan bahwa ia “perlu memeriksa kebenaran video tersebut, dan jika terbukti benar, menuntut tindakan konkret dari pihak Israel”. Pernyataan itu diikuti oleh kutipan yang menekankan kegagalan Israel untuk merefleksikan kritik global atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam unggahannya, Lee menambahkan, “Saat saya merasa sakit, orang lain pun merasakannya”, mengaitkan penderitaan Korea Selatan pada era kolonial dengan penderitaan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan keras, menyebut video Lee sebagai rekaman lama yang sudah diselidiki sejak September 2024. Pihak Tel Aviv menuduh Lee sengaja menghidupkan kembali peristiwa dua tahun lalu untuk menyebarkan narasi anti‑Israel. “Presiden Lee menggunakan akun palsu yang dikenal menyebarkan disinformasi, mengklaim bahwa insiden tersebut baru terjadi,” ujar juru bicara kementerian dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada hari yang sama.
Berbagai media internasional, termasuk The Japan Times, Reuters, dan Al‑Jazeera, memverifikasi bahwa rekaman tersebut memang berasal dari insiden yang terjadi di Qabatiya, Tepi Barat, pada September 2024, ketika seorang tentara Israel ditangkap kamera menendang tubuh seorang pria Palestina yang tampak tak bernyawa. Pada 2024, Gedung Putih telah menilai rekaman itu “sangat mengganggu” dan meminta klarifikasi dari Israel. Namun, Israel mengklaim penyelidikan telah selesai dan tidak ada prajurit yang dijatuhi hukuman.
Di dalam negeri Korea Selatan, reaksi publik terbagi. Partai oposisi menilai langkah Lee berisiko merusak hubungan strategis dengan Israel, sebuah sekutu penting Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia dan sejumlah partai progresif memuji Lee karena menegakkan nilai universal HAM, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan politik jangka pendek.
Juru bicara Pemerintah Korea Selatan, Park Il, berusaha meredakan situasi dengan menegaskan bahwa komentar Lee merupakan pandangan pribadi mengenai HAM universal, bukan kebijakan resmi pemerintah. Namun, Lee tetap konsisten menuntut Israel untuk “lebih berempati” dan mengakhiri praktik yang dianggapnya melanggar konvensi internasional.
- 10 April 2026: Lee mengunggah video dan menulis komentar kritis di X.
- 11 April 2026: Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Korea Selatan menyebarkan disinformasi.
- 11 April 2026 (siang): Park Il mencoba menenangkan ketegangan dengan klarifikasi resmi.
- 12 April 2026: Analisis politik domestik Korea Selatan mengungkap perpecahan antara faksi progresif dan konservatif.
Ketegangan ini menambah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana Korea Selatan dan Israel sama-sama menjadi sekutu strategis Amerika Serikat. Selama ini, Seoul cenderung menjaga netralitas dalam konflik Israel‑Palestina, namun kebijakan Lee menunjukkan pergeseran menuju peran yang lebih vokal dalam isu hak asasi manusia. Langkah ini dapat memengaruhi kerja sama militer, teknologi, dan perdagangan antara kedua negara, sekaligus menimbulkan tekanan bagi Washington untuk menyeimbangkan kepentingan sekutu‑sekutunya.
Para ahli hubungan internasional menilai bahwa skenario ini dapat berujung pada tiga kemungkinan: pertama, Israel dapat menurunkan tingkat kerjasama diplomatik dengan Korea Selatan; kedua, kedua negara dapat mencapai kesepakatan bersama yang menekankan penanganan pelanggaran HAM secara terkoordinasi; atau ketiga, tekanan domestik di Korea Selatan dapat memaksa Lee untuk meredam kritik publik demi menjaga hubungan strategis.
Sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa Korea Selatan akan menarik dukungan militer atau ekonomi dari Israel. Namun, pernyataan Lee telah memicu diskusi luas tentang peran negara demokratis dalam menilai dan menanggapi pelanggaran HAM di luar negeri, serta tanggung jawab moral pemimpin dalam menyuarakan keprihatinan publik.
Dalam kesimpulannya, ketegangan antara Korea Selatan dan Israel menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia kini menjadi faktor penting dalam diplomasi bilateral, melampaui sekadar kepentingan strategis tradisional. Bagaimana kedua negara menavigasi konflik ini akan menjadi indikator penting bagi kebijakan luar negeri mereka di masa depan, terutama dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat dan dinamika politik di Timur Tengah.