Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | Teheran mengumumkan pada 8 April 2026 bahwa ia telah menyampaikan sepuluh poin proposal damai kepada Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Proposal ini dimaksudkan untuk menghentikan konflik bersenjata yang telah melanda kawasan Timur Tengah selama lebih dari sebulan, sekaligus membuka jalan bagi resolusi diplomatik yang mengikat di bawah hukum internasional.
Proposal tersebut menekankan empat pilar utama: pengakuan program pengayaan uranium Iran, pencabutan total sanksi primer dan sekunder, kontrol berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz, serta penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari wilayah Timur Tengah. Selain itu, dokumen tersebut mencakup sejumlah poin tambahan yang menyasar aspek ekonomi, militer, dan hukum internasional.
- Pengayaan uranium: Amerika Serikat diminta mengakui hak Iran untuk melanjutkan program pengayaan uranium tanpa intervensi atau tekanan tambahan.
- Pencabutan sanksi: Semua sanksi ekonomi, baik primer maupun sekunder, harus diangkat secara penuh, termasuk pembebasan aset‑aset Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri.
- Kontrol Selat Hormuz: Iran menuntut hak untuk mengendalikan lalu lintas laut di Selat Hormuz, jalur strategis yang menyuplai sekitar 20% kebutuhan minyak dunia, selama periode negosiasi dan setelahnya.
- Penarikan pasukan AS: Semua pasukan dan instalasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah harus dikeluarkan tanpa syarat, serta penghentian serangan terhadap sekutu‑sekutu Iran di wilayah tersebut.
- Resolusi PBB: Kesepakatan harus diikat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan seluruh poin sebagai hukum internasional.
- Kompensi dan ganti rugi: Iran menuntut pembayaran kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama konflik, termasuk kerugian ekonomi akibat blokade Selat Hormuz.
- Penghentian permusuhan di semua front: Termasuk di Lebanon, Yaman, dan zona‑zona lain yang menjadi medan pertempuran antara keduanya.
- Jaminan keamanan maritim: Selama masa gencatan senjata, Iran akan menjamin jalur aman bagi kapal‑kapal komersial melalui Selat Hormuz dengan koordinasi bersama angkatan bersenjata Iran.
- Penghentian resolusi IAEA: Iran meminta penghentian atau peninjauan kembali resolusi Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menargetkan program nuklirnya.
- Kerangka kerja negosiasi: Semua poin akan menjadi dasar pembicaraan lanjutan yang dijadwalkan dimulai 10 April 2026 di Islamabad, dengan Pakistan sebagai mediator utama.
Pernyataan resmi Majelis Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa jika proposal ini diadopsi melalui resolusi PBB, hal itu akan menjadi “kemenangan diplomatik bagi Iran”. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi penundaan serangan militer selama dua pekan, menyebut proposal Teheran sebagai “dasar yang dapat diterapkan” untuk negosiasi selanjutnya.
Kontrol atas Selat Hormuz menjadi sorotan utama karena blokade yang diterapkan Iran selama lima pekan terakhir telah mengganggu distribusi minyak global. Menurut data satelit, fasilitas nuklir di Natanz terus beroperasi, memperkuat argumen Tehran bahwa program pengayaan uranium tidak dapat dipisahkan dari keamanan nasional negara tersebut.
Negosiasi yang dipimpin Pakistan di Islamabad diharapkan berlangsung selama dua pekan, dengan kemungkinan perpanjangan jika kedua belah pihak sepakat. Namun, Iran menegaskan bahwa gencatan senjata tidak otomatis berarti perang berakhir; setiap kesepakatan akhir harus memenuhi seluruh syarat yang tercantum dalam sepuluh poin tersebut.
Jika berhasil, kesepakatan ini dapat meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, membuka kembali jalur perdagangan minyak, dan mengurangi tekanan ekonomi pada Iran. Namun, skeptisisme di kalangan internasional masih tinggi, mengingat sejarah panjang perselisihan nuklir antara Tehran dan Washington serta dinamika politik di kawasan yang melibatkan Israel, Arab Saudi, dan sekutu‑sekutu Barat.
Para pengamat menilai bahwa keberhasilan negosiasi ini sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk menyeimbangkan kepentingan strategis masing‑masing tanpa mengorbankan keamanan regional. Pada akhirnya, proposal 10 poin Iran menjadi titik tolak penting bagi upaya diplomasi multilateral yang dapat mengubah arah konflik menjadi solusi damai yang berkelanjutan.