Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan signifikan pada penutupan perdagangan di New York pada Jumat (11 April 2026). Indeks dolar yang mengukur nilai mata uang Amerika terhadap enam mata uang utama turun 0,18 persen menjadi 98,645. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan data inflasi Amerika yang mencatat rekor tertinggi dalam masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, yakni 3,3 persen secara tahunan pada bulan Maret 2026.
Lonjakan inflasi dipicu oleh kenaikan tajam harga energi, khususnya bensin yang melambung 21,2 persen, menyumbang hampir tiga perempat dari peningkatan bulanan indeks harga konsumen (CPI). Indeks energi naik 10,9 persen pada Maret, menandakan tekanan harga yang masih tinggi meskipun terjadi gencatan senjata di Timur Tengah. Sementara itu, CPI inti yang mengecualikan makanan dan energi meningkat lebih moderat, yakni 0,2 persen secara bulanan dan 2,6 persen secara tahunan.
Akibat data tersebut, euro menguat menjadi 1,1725 dolar, poundsterling naik menjadi 1,3463 dolar, sementara yen Jepang melemah, diperdagangkan pada 159,28 yen per dolar, lebih tinggi dibandingkan sesi sebelumnya. Nilai tukar dolar terhadap franc Swiss turun menjadi 0,7893 franc, dan dolar Kanada naik tipis menjadi 1,383 dolar Kanada. Di sisi lain, krona Swedia melemah menjadi 9,2781 krona per dolar.
Sementara pasar valuta asing di Asia menunjukkan tren melemahnya mayoritas mata uang regional, rupiah Indonesia juga mengalami penurunan. Pada Jumat (10 April 2026), nilai tukar rupiah tercatat pada level Rp17.104 per dolar AS, menurun 14 poin atau 0,08 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kurs referensi Bank Indonesia (Jisdor) menempatkan rupiah pada Rp17.112 per dolar. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan rupiah dipicu oleh sentimen domestik yang masih negatif, terutama kekhawatiran atas data fundamental Indonesia seperti cadangan devisa, neraca perdagangan, defisit anggaran, serta penurunan kepercayaan konsumen.
Di tengah dinamika pasar global, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menyoroti praktik trade misinvoicing yang menyebabkan kebocoran pajak hingga ratusan miliar dolar AS. Menurut data Global Financial Integrity, praktik manipulasi faktur perdagangan internasional ini memungkinkan transfer dana lintas batas dengan memalsukan nilai, volume, atau jenis barang. Gibran menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2014-2023, nilai under invoicing ekspor mencapai sekitar 401 miliar dolar AS, sementara over invoicing mencapai 252 miliar dolar AS, dengan sektor limbah logam berlapis logam mulia dan smartphone menjadi penyumbang utama.
Trade misinvoicing tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga membuka celah bagi pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal. Gibran menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta peningkatan transparansi dalam proses bea cukai untuk menutup celah tersebut. Ia menambahkan bahwa kebocoran modal ini berdampak pada neraca pembayaran negara, yang pada gilirannya dapat memperlemah nilai tukar rupiah.
Kombinasi antara tekanan inflasi di Amerika, pergerakan nilai tukar dolar yang memengaruhi mata uang regional, serta kebocoran pajak melalui trade misinvoicing di Indonesia menciptakan tantangan ekonomi yang kompleks. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter, sambil meningkatkan koordinasi dengan lembaga internasional dalam memerangi praktik perdagangan ilegal.
Secara keseluruhan, situasi saat ini menuntut respons kebijakan yang terintegrasi. Di satu sisi, Federal Reserve Amerika diperkirakan akan meninjau kebijakan suku bunga guna menahan laju inflasi yang tinggi. Di sisi lain, otoritas Indonesia perlu memperketat pengawasan perdagangan serta memperbaiki persepsi investor dengan memperkuat data fundamental ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar, menurunkan tekanan inflasi, dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap mata uang Indonesia.
Dengan dinamika pasar yang terus berubah, pemantauan berkelanjutan terhadap data inflasi, nilai tukar, serta praktik perdagangan ilegal menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi regional dan global.