Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jakarta – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengingat kembali pengalamannya sebagai prajurit TNI pertama yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada tahun 2006. Pengalaman tersebut diangkat dalam sebuah webinar Indonesia and Strategic Defence Studies (ISDS) pada 8 April 2026, menyoroti tantangan nyata yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik Lebanon.
Ia menegaskan bahwa pasukan UNIFIL hanya diperbolehkan membela diri bila diserang secara langsung, tanpa melakukan serangan balasan yang dapat memicu eskalasi lebih lanjut antara Hizbullah dan Israel. Menurut Iftitah, kebijakan ini berasal dari mandat PBB yang menekankan netralitas dan perlindungan sipil, sekaligus mengharuskan pasukan menunggu instruksi lebih lanjut dari komando pusat.
Selama penugasan, Iftitah bersama dua rekan TNI lainnya – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ossy Darmawan – menempuh perjalanan 12 hari dari Pelabuhan Tanjung Priok, menyeberangi Terusan Suez dengan kapal kargo berlayar Amerika Serikat bernama U.S. Wilson. Di atas kapal terdapat 24 awak kapal serta enam prajurit TNI, lengkap dengan alutsista berupa tank, kendaraan lapis baja VAB, dan perlengkapan logistik penting.
Setibanya di Beirut, mereka bergabung dengan kontingen Garuda UNIFIL yang pada 2024 berjumlah 1.087 prajurit. Namun, tugas mereka tidak sekadar mengawal material; mereka juga harus siap menghadapi ancaman serangan langsung maupun tidak langsung, termasuk ranjau tak meledak (UXO) yang masih tersebar di zona operasi.
Berbagai insiden tragis telah tercatat selama misi berlangsung, antara lain:
- Satu prajurit asal Prancis tewas setelah menginjak ranjau yang tidak meledak pada saat diluncurkan oleh pasukan Israel.
- Enam prajurit UNIFIL asal Spanyol meninggal dalam serangan mobil bom pada patroli terakhir mereka, tepat satu hari sebelum dijadwalkan pulang ke negara asal.
- Beberapa prajurit Indonesia juga melaporkan kerusakan bunker akibat tembakan artileri, meski bunker tetap menjadi tempat perlindungan utama selama kontak tembak.
Setiap insiden tersebut kemudian dianalisis oleh tim taktis UNIFIL untuk merumuskan prosedur baru, termasuk pelatihan tambahan bagi pasukan dalam mendeteksi UXO, prosedur evakuasi darurat, dan penggunaan bunker sebagai tempat menunggu perintah. Iftitah menekankan bahwa pelatihan ini wajib diikuti oleh semua pasukan, tanpa memandang negara asal.
Menurutnya, ketika konflik antara dua pihak tak dapat dihentikan, mandat PBB menuntut pasukan UNIFIL untuk beralih ke posisi bertahan di dalam bunker dan menunggu arahan selanjutnya, sesuai dengan Chapter 6 dan Chapter 6.5 resolusi PBB. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan provokatif yang dapat memperburuk situasi.
Iftitah juga menyoroti bahwa serangan terhadap pasukan UNIFIL bukan hanya menimpa kontingen Indonesia, melainkan melibatkan prajurit dari berbagai negara. Hal ini menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam menjaga keberlanjutan misi perdamaian.
Di luar aspek militer, Iftitah mengingat kembali proses politik di balik pengiriman kontingen Garuda. Inisiasi pengiriman pertama TNI ke UNIFIL diusulkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian menugaskan tiga prajurit muda, termasuk dirinya, untuk mewakili Indonesia di panggung internasional.
Pengalaman pribadi Iftitah sebagai mantan prajurit kini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa diam dihadapan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukanlah pilihan. Keterbukaan informasi, dukungan logistik, dan komitmen politik harus terus dipertahankan untuk memastikan keamanan para prajurit yang berkorban di zona konflik.
Kesimpulannya, serangan terhadap UNIFIL menuntut respons kolektif yang melampaui retorika. Pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil perlu bersatu dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada pasukan yang berupaya menjaga perdamaian, sambil tetap menghormati mandat netralitas yang telah ditetapkan.