Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 16 Mei 2026 | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai laporan keuangan tahunan yang belum dipublikasikan. Menurut Danantara, sebagai badan sui generis, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan tahunan langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berbeda dengan praktik yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya yang mempublikasikan laporan keuangan mereka secara terbuka.
Kritik muncul dari masyarakat dan pengamat karena Danantara belum mempublikasikan laporan keuangan mereka meskipun telah melewati batas waktu yang ditentukan. Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menilai tindakan Danantara sebagai contoh yang buruk bagi tata kelola BUMN di bawah naungannya. Ia menekankan bahwa Danantara, sebagai badan publik yang menggunakan dana APBN, tidak memiliki alasan untuk menghindar dari kewajiban melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan anggaran.
Sementara itu, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa transformasi pengelolaan aset BUMN yang dilakukan oleh Danantara telah mulai menunjukkan hasil. Ia menekankan pentingnya efisiensi operasional dan manajemen risiko untuk meningkatkan profitabilitas serta nilai tambah BUMN bagi negara.
Indonesia memiliki dua lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang beroperasi untuk mengelola investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara Indonesia. INA telah mencatat laba sebesar Rp 7,44 triliun dan AUM sebesar Rp 146,2 triliun pada tahun 2025.
Kritik atas Danantara menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga ini. Dalam konteks ini, peran Danantara sebagai badan pengelola investasi harus diimbangi dengan kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk memastikan kepercayaan masyarakat.