Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 11 April 2026 | Jalan tol Gedebage‑Tasikmalaya‑Cilacap (Getaci) yang sejak 2020 dinyatakan sebagai proyek strategis nasional kini berada di persimpangan kritis. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa proyek sepanjang 206,65 kilometer tersebut belum berhasil menarik minat investor. Penyebab utama yang disorot ialah proyeksi lalu lintas yang dianggap kurang menjanjikan dari perspektif bisnis.
Menurut Dody, “Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena traffic‑nya kurang.” Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 10 April 2026, dan menegaskan bahwa tanpa prospek volume kendaraan yang memadai, investor ragu untuk menanamkan modal besar dalam infrastruktur tol yang memerlukan biaya konstruksi tinggi.
Selama bertahun‑tahun, Getaci mengalami serangkaian kegagalan lelang. Pemerintah kemudian memecah proyek menjadi dua tahap. Tahap pertama mencakup ruas Gedebage‑Tasikmalaya sepanjang 95,52 km, sementara tahap kedua melanjutkan hingga Cilacap dengan panjang 111,13 km. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Willan Oktavian, menambahkan bahwa tahap pertama dibagi menjadi dua seksi: pertama menghubungkan Gedebage‑Garut Utara sejauh 45,20 km, dan kedua menghubungkan Garut Utara‑Tasikmalaya sepanjang 50,32 km. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempercepat realisasi dan menyesuaikan kebutuhan konektivitas di wilayah Jawa Barat bagian selatan.
Rencana teknis menyebutkan enam gerbang tol yang akan terintegrasi dengan simpang susun. Gerbang Majalaya di Solokan Jeruk direncanakan melayani akses ke Majalaya dan Cicalengka, sedangkan Gerbang Nagreg akan menghubungkan jalur menuju Limbangan dan Kadungora. Jika terwujud, tol ini diproyeksikan dapat memotong waktu tempuh Bandung‑Pangandaran menjadi dua jam, meningkatkan daya tarik wisata pantai selatan.
Namun, kendala finansial menghalangi langkah pemerintah untuk memberikan dukungan konstruksi atau “chip in” yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Anggaran negara yang terbatas memaksa pemerintah menunda dukungan tersebut dan malah memusatkan perhatian pada proyek lain yang dianggap lebih mendesak, seperti percepatan pembangunan bendungan Cibeet dan Cijurey untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Karawang, Bekasi, dan Bogor.
- Proyeksi Lalu Lintas: Analisis internal menunjukkan volume kendaraan tahunan pada koridor ini masih di bawah ambang batas yang dianggap menguntungkan bagi investor swasta.
- Anggaran Pemerintah: Keterbatasan dana menghambat kemampuan pemerintah untuk menambah subsidi atau menjamin pendapatan proyek.
- Prioritas Alternatif: Fokus pada infrastruktur penanggulangan banjir dianggap lebih kritis dalam jangka pendek.
Jika pemerintah tetap menunda tahap pertama, dampak ekonomi regional dapat signifikan. Wilayah Priangan Timur, khususnya Garut, Tasikmalaya, dan Cilacap, sangat bergantung pada peningkatan konektivitas untuk menggerakkan sektor pertanian, pariwisata, dan industri ringan. Tanpa tol, transportasi barang tetap mengandalkan jalur arteri konvensional yang rawan kemacetan, meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing produk lokal.
Para pengamat infrastruktur menyarankan beberapa opsi untuk menghidupkan kembali minat investor. Salah satunya adalah skema kemitraan pemerintah‑swasta (PPP) dengan jaminan pendapatan minimum, yang dapat menurunkan risiko finansial bagi investor. Alternatif lain meliputi revisi perhitungan lalu lintas dengan memasukkan faktor pertumbuhan ekonomi pasca‑pandemi dan potensi pengembangan kawasan industri baru di sepanjang koridor.
Sejauh ini, tidak ada keputusan resmi mengenai penjadwalan ulang atau penyesuaian skema pembiayaan. Pemerintah diharapkan akan mengeluarkan kebijakan lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan, mengingat tekanan publik yang tinggi untuk merealisasikan proyek ini. Masyarakat Priangan Timur menantikan kepastian, mengingat potensi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan bila tol ini beroperasi.
Kesimpulannya, proyek tol Getaci berada dalam situasi yang menantang. Kurangnya minat investor, proyeksi lalu lintas yang lemah, dan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat realisasi. Pemerintah harus mempertimbangkan skema pembiayaan inovatif serta menyeimbangkan prioritas antara infrastruktur transportasi dan penanggulangan bencana agar proyek strategis ini tidak berakhir sebagai agenda yang terabaikan.