Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 13 Mei 2026 | Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, untuk meninjau rencana strategis transformasi layanan pelabuhan serta penguatan sistem logistik nasional. Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program-program pemerintah.
Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dudung memiliki tugas untuk menyelaraskan program-program Presiden Prabowo. Ia juga memastikan tentang program unggulan Bapak Presiden, salah satunya bagaimana ekosistem logistik ini akan mendukung program nasional.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pelindo memaparkan tiga rencana strategis utama dalam pengembangan pelabuhan dan konektivitas logistik nasional. Pertama, Pengembangan NIPA “Transit Anchorage Area”, sebagai kawasan strategis layanan maritim di Selat Malaka untuk mendukung “ship-to-ship transfer”, “bunkering”, dan “marine services”. Kedua, rencana pengembangan ekosistem kalibaru yang bertujuan memperkuat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama perdagangan nasional. Ketiga, rencana Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang berfokus pada normalisasi garis pantai dan pengerukan alur pelayaran hingga -6,5 mLWS, serta pengembangan terminal curah kering dan cair untuk memperkuat rantai pasok komoditas strategis di kawasan pesisir barat Sumatera.
Dudung menyatakan komitmennya untuk segera mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh Pelindo. Ia menegaskan bahwa beberapa hal yang disampaikan oleh Direktur Utama Pelindo, seperti kendala di lapangan dan masalah kebirokrasian, memang harus segera dituntaskan.
Sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas nasional, Kastaf memastikan KSP siap mengambil langkah cepat untuk mendukung transformasi logistik nasional. Rencana tindak lanjutnya, Pelindo akan segera mengirimkan surat resmi kepada KSP yang merinci kendala strategis yang dihadapi, sehingga KSP dapat segera memfasilitasi audiensi “debottlenecking” (penguraian hambatan) lintas kementerian/lembaga.
Dengan demikian, diharapkan transformasi logistik nasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung program-program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.