Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 13 Mei 2026 | Pemerintah sedang menyiapkan strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi. Salah satunya adalah pembatasan pembelian BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin.
Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha. Menurut Satya, pembatasan itu sebagai upaya menyalurkan BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Pembatasan ini akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
“BBM, Pertalite, Solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN, dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi, walaupun itu masih commodity subsidy. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi,” ujar Satya dalam acara Sarasehan Energi hasil kolaborasi Dewan Energi Nasional (DEN) dan FTI ITB via daring.
Jika pembatasan pembelian BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin kendaraan maka akan ada potensi penghematan konsumsi BBM subsidi sebesar 10-15%.
“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15% daripada volume,” terang Satya.
Selain BBM subsidi, Satya bilang, pemerintah juga menyiapkan transformasi subsidi LPG 3 kilogram menjadi berbasis penerima manfaat atau orang, bukan lagi komoditas.
“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang, dengan data tadi P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu juga ada satu penghematan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong percepatan elektrifikasi transportasi, penguatan transportasi publik, audit energi untuk industri besar, hingga digitalisasi PLN dan pengembangan smart grid.
Hal ini dilakukan guna efisiensi energi dari sisi konsumsi.
“Jadi demand side-nya kita garap, supply side-nya kita memaksimalkan DMO (Domestic Market Obligation) batu bara dan gas untuk PLN dengan harga domestik, pemanfaatan B50 insyaallah nanti sawit kita sedikit produktivitasnya dinaikkan, dia bisa ngisi di dalam tapi juga menjaga dominasi ekspor kita,” terang Satya.
Cadangan penyangga fiskal pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini menyentuh kisaran Rp420 triliun menjadi modal penting di tengah ketidakpastian global.
Namun, Analis dari Permata Institute for Economic Research (PIER) mengingatkan agar dana windfall komoditas dari tahun-tahun sebelumnya tersebut tidak dihamburkan secara gegabah.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, SAL idealnya diposisikan sebagai jembatan likuiditas untuk meredam kepanikan pasar obligasi.
Serta memastikan kelancaran subsidi energi tanpa harus mengganggu pos belanja prioritas.
“Tapi bukan solusi strukturalnya, kembali lagi karena penggunaan SAL ini akan efektif kalau digunakan secara selektif, terukur, dan juga dikaitkan dengan strategi yang jelas,” kata Josua.
Sebanyak 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah sepakat memperkuat kerja sama di tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, giant sea wall (tanggul laut raksasa) dan dan pengelolaan sampah.
Kesepakatan tersebut terjalin pada Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan perwakilan sepuluh provinsi pada rapat kerja tahun ini telah mencapai kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerah masing-masing.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU tersebut berkontribusi sebesar 62 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Maka dari itu, ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut enam rencana aksi yang disepakati sepuluh gubernur pada tahun 2025, serta mengapresiasi atas usulan rencana kerja sama baru terkait sektor energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” katanya.
Mengenai ketahanan pangan, ia mengatakan bahwa konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga sehingga kolaborasi antardaerah sangat diperlukan.
Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah berencana untuk menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026.
“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (impor) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” kata Satya.
Keseluruhan langkah tersebut, tutur dia melanjutkan, adalah kunci menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas fiskal di tengah dinamika global.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menghadapi tantangan energi dan fiskal yang dihadapi saat ini.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.