Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 06 Mei 2026 | Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Indonesia tengah berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka pertumbuhan ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan kisaran 5,5 persen, menandakan aktivitas domestik yang masih kuat meski dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.
Namun, kekuatan ekonomi belum berimbas pada nilai tukar. Rupiah tetap berada di atas level Rp 17.400 per dolar, menandakan pelemahan yang berkelanjutan. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assu’aibi, menyoroti bahwa kondisi fiskal yang kurang optimal serta cadangan devisa yang menurun menjadi faktor utama tekanan pada rupiah. Ia menambahkan bahwa meskipun pertumbuhan berada di atas target, indikator makro lain seperti defisit anggaran dan aliran modal keluar menambah beban pada kebijakan moneter.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Gubernur BI, Perry Warjiyo, untuk memperkuat stabilitas rupiah. Arahan tersebut meliputi peningkatan intervensi pasar, pengelolaan aliran modal asing, serta koordinasi yang lebih erat dengan Kementerian Keuangan. Perry Warjiyo menegaskan bahwa langkah‑langkah tersebut akan menjadi bagian integral dari kebijakan moneter yang lebih ketat dan sinergi fiskal‑moneter.
- Intervensi pasar secara agresif melalui transaksi spot, Domestic Non‑Deliverable Forward (DNDF), dan Non‑Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.
- Menjaga aliran masuk modal asing dengan mempromosikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sehingga dapat menutupi outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham.
- Koordinasi pembelian SBN di pasar sekunder bersama Kementerian Keuangan untuk mendukung likuiditas dan menstabilkan pasar obligasi.
- Memastikan likuiditas perbankan dan pasar uang tetap memadai; pertumbuhan uang primer mencatat double digit, terakhir mencapai 14,1 persen.
- Penerapan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying, menurunkan kuota dari 100 ribu dolar menjadi 50 ribu dolar per orang per bulan, dengan rencana penurunan lebih lanjut ke 25 ribu dolar.
- Penguatan koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam kebijakan fiskal‑moneter, termasuk program buyback obligasi pemerintah.
- Penerbitan Panda Bond di pasar China sebagai instrumen diversifikasi pendanaan, mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memberikan dukungan tambahan bagi rupiah.
Strategi diversifikasi pendanaan ini dipelopori oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengumumkan rencana penerbitan Panda Bond. Obligasi global tersebut diharapkan menarik investor internasional dengan tingkat bunga yang kompetitif, sekaligus menambah cadangan devisa tanpa menambah beban pada dolar AS. Purbaya menegaskan bahwa diversifikasi ini akan memperkuat fundamental rupiah dan memberi ruang bagi penguatan nilai tukar di masa depan.
Sebagai bagian dari rangkaian kebijakan, BI juga berencana memperketat aturan pembelian dolar di pasar domestik. Kebijakan terbaru menurunkan batas maksimum pembelian dolar per individu, sekaligus mewajibkan penggunaan underlying bagi transaksi di atas kuota yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat menekan permintaan spekulatif terhadap dolar, sehingga mengurangi tekanan depresiasi pada rupiah.
Secara keseluruhan, kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang solid, intervensi pasar yang terkoordinasi, pembatasan pembelian dolar, dan penerbitan Panda Bond menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Meskipun tantangan eksternal masih besar, kebijakan yang terintegrasi ini memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar dan masyarakat luas bahwa pemerintah dan bank sentral berkomitmen menjaga kestabilan moneter demi pertumbuhan berkelanjutan.