Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap rincian anggaran yang mencolok. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemotongan anggaran BGN pasca temuan pengadaan motor listrik senilai total hampir Rp1,2 triliun. Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti kaos kaki mencapai Rp6,9 miliar, dan alokasi dana makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru tergolong paling minim.
Pengadaan motor listrik tersebut awalnya masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus menjangkau wilayah terpencil. Setiap unit motor listrik dibeli dengan harga Rp42 juta, yang menurut Kepala BGN Dadan Hindayana masih berada di bawah harga pasar Rp52 juta. Meskipun harga terbilang kompetitif, total biaya mencapai Rp1,2 triliun menimbulkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas dan prioritas penggunaan dana publik.
Setelah Menkeu meninjau dokumen anggaran, Purbaya menyatakan bahwa BGN belum melaporkan secara lengkap detail pengadaan tersebut. “Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi,” ujar Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan. Menurutnya, sebagian motor listrik sudah diterima karena proses pengadaan dimulai pada tahun anggaran sebelumnya, namun tidak ada rencana pembelian unit baru untuk tahun berjalan.
DPR, khususnya Komisi IX yang dipimpin Wakil Ketua Charles Honoris, menanggapi temuan ini dengan serius. Charles berencana memanggil Dadan Hindayana dalam rapat mendatang untuk menanyakan tujuan, urgensi, dan dasar hukum pengadaan sekitar 20 ribu unit motor listrik. “Pengadaan ini sangat tidak proper. Kami ingin tahu apa tujuannya, apa urgensinya, dan dasar pengadaannya seperti apa,” tegas Charles. Ia menambahkan bahwa motor listrik tersebut belum didukung oleh infrastruktur distributor yang siap, sehingga menimbulkan kejanggalan administratif.
Sementara motor listrik menjadi fokus utama, BGN mengungkapkan alokasi dana lain yang tampak tidak proporsional. Kaos kaki untuk tenaga kesehatan dan petugas lapangan dialokasikan sebesar Rp6,9 miliar. Anggaran tersebut dianggap berlebihan mengingat kebutuhan pokok lainnya, terutama dana makan dalam program MBG, yang hanya menerima alokasi sangat terbatas. Purbaya menegaskan bahwa dana makan harus diprioritaskan karena langsung memengaruhi kesejahteraan penerima manfaat program gizi.
BGN menjelaskan bahwa realisasi pengadaan motor listrik tahun ini dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggaran masuk ke RPATA. Pembayaran dilakukan dalam dua termin, dengan termin pertama menutup 60 persen penyelesaian unit dan termin kedua menutup hingga 100 persen. Hingga 20 Maret 2026, penyedia berhasil menyelesaikan 85,01 persen atau sekitar 21.801 unit dari total 25.644 unit yang dikontrakkan.
Seluruh motor listrik diproduksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen, diproduksi di fasilitas Citeureup, Jawa Barat. BGN menegaskan bahwa selain mendukung operasional program, pengadaan ini juga bertujuan mendorong industri otomotif nasional. Namun, kritik muncul karena proses administrasi belum selesai; kendaraan masih berada dalam status Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan secara resmi.
Berikut rangkuman alokasi anggaran BGN yang menjadi sorotan:
- Motor listrik: Rp1,2 triliun (sekitar 20.000 unit)
- Kaos kaki: Rp6,9 miliar
- Dana makan MBG: alokasi paling minim dibandingkan pos lainnya
Analisis para pengamat kebijakan publik menilai bahwa ketidakseimbangan ini mencerminkan kurangnya koordinasi antara kementerian keuangan, BGN, dan DPR. “Anggaran harus mencerminkan prioritas layanan publik, bukan sekadar belanja barang yang tidak langsung memberi manfaat kepada penerima program,” kata seorang analis kebijakan yang diminta tidak disebutkan namanya.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa tidak ada lagi pembelian motor listrik baru untuk tahun 2026 dan semua pengadaan yang masih berjalan akan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Ia menambah, alokasi dana akan direvisi untuk memastikan bahwa program MBG mendapatkan dukungan keuangan yang memadai, khususnya dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan keluarga berpendapatan rendah.
Situasi ini mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pengawasan agar alokasi dana lebih akuntabel, terutama ketika menyangkut kebutuhan dasar seperti gizi dan kesehatan masyarakat.