Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 01 Mei 2026 | JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikbudristek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa kebijakan menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri bukanlah arah utama pemerintah. Menurutnya, fokus seharusnya berada pada pengembangan berkelanjutan dan pembaruan kurikulum agar setiap prodi dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ilmu pengetahuan serta teknologi terkini.
Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh para pakar pendidikan dari Surabaya, Brian menyampaikan bahwa penutupan prodi hanya dipertimbangkan sebagai opsi terakhir bila upaya peningkatan tidak membuahkan hasil. “Alih‑alih kita menutup program studi, program studi ini justru kita kembangkan. Dalam artian, program studi kita dorong untuk terus melakukan update pengetahuan yang diajarkan,” ujar beliau, mengutip contoh perubahan pada jurusan Teknik Elektro yang kini memasukkan materi Internet of Things (IoT) dan sistem otomasi.
Ia menambahkan, setiap empat tahun atau bahkan dua tahun, perguruan tinggi diwajibkan melakukan peninjauan kembali terhadap kurikulum mereka. “Program studi itu continuous improvement. Setiap empat tahun, bahkan dua tahun, dilakukan peninjauan kembali,” tegas Brian, menyoroti pentingnya siklus evaluasi berulang untuk menjamin relevansi antara apa yang diajarkan dengan kebutuhan pasar kerja.
Pendekatan serupa juga diungkapkan oleh pakar pendidikan Ina Liem. Ina menilai bahwa seluruh jurusan memang memerlukan pembaruan secara berkala, namun menekankan bahwa fokus utama tidak seharusnya hanya pada penutupan atau pembukaan prodi. “Tapi menurut saya, fokus utamanya jangan sekadar pada menutup atau membuka program studi. Yang jauh lebih penting adalah meng‑upgrade kurikulum dan cara pembelajarannya agar adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Ina memberikan contoh praktik di luar negeri, di mana jurusan Human Resource Management bertransformasi menjadi People and Organisations dengan menambahkan mata kuliah People Analytics berbasis data. “Jadi sudah menggunakan pendekatan analisis data, yaitu data manusia. Unsur sustainability juga banyak dimasukkan ke berbagai prodi,” tambahnya, menyoroti tren integrasi data dan keberlanjutan dalam pendidikan tinggi.
Kebijakan pemerintah yang menolak penutupan prodi sekaligus mendorong pembaruan kurikulum mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak industri. Perwakilan Asosiasi Industri Indonesia (AII) menyatakan bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan industri harus lebih intensif, terutama dalam penyusunan mata kuliah yang mencerminkan kebutuhan skill masa depan.
Namun, tidak semua pihak sepenuhnya setuju. Beberapa lembaga pengawas pendidikan mengingatkan bahwa tanpa mekanisme yang kuat, upaya pembaruan kurikulum dapat menjadi formalitas belaka. Mereka menuntut adanya standar akreditasi yang menilai kualitas proses pembaruan, bukan sekadar jumlah mata kuliah baru yang ditambahkan.
Untuk menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berencana meluncurkan platform digital yang memungkinkan perguruan tinggi mengunggah revisi kurikulum secara real‑time. Platform ini akan terhubung dengan database industri, sehingga umpan balik dari perusahaan dapat langsung diintegrasikan ke dalam proses perancangan mata kuliah.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif finansial bagi perguruan tinggi yang berhasil mengimplementasikan model pembaruan kurikulum yang terbukti meningkatkan employability lulusan. Insentif tersebut mencakup dana riset bersama, beasiswa bagi dosen yang mengikuti pelatihan industri, serta penghargaan tahunan bagi prodi yang paling cepat beradaptasi.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah solusi utama. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong continuous improvement melalui kolaborasi lintas sektor, pembaruan kurikulum yang berbasis data, dan evaluasi periodik yang transparan. Dengan langkah‑langkah tersebut, diharapkan pendidikan tinggi Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dalam era digital yang terus berubah.
Ke depannya, pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama‑sama memastikan bahwa setiap prodi tidak hanya bertahan, melainkan berkembang seiring dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.