Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sikap yang tak lazim dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka pada Rabu 8 April 2026. Dihadiri oleh para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon I, Prabowo mengakui bahwa dirinya tidak menolak keberadaan hoaks yang secara tidak langsung menguntungkan citra politiknya. Ia mencontohkan sebuah video buatan kecerdasan buatan (AI) yang meniru suaranya menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin dan Arab, serta menyampaikan pidato yang tidak pernah ia ucapkan secara nyata.
Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran fitnah, hoaks, dan caci maki melalui media sosial. Ia memperingatkan fenomena “echo chamber” di mana satu akun atau jaringan akun massal dapat mengendalikan ribuan identitas palsu, menciptakan ilusi konsensus publik yang menyesatkan. Dalam penjelasannya, Prabowo menyebut bahwa seorang individu berpotensi mengoperasikan hingga 5.000 akun simultan, sehingga narasi tertentu dapat dipompa secara artifisial dan mengancam keamanan informasi negara.
Sementara itu, aktivis media sosial Herwin Sudikta menanggapi pernyataan Prabowo dengan kritis, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Herwin menuduh laporan resmi pemerintah yang menonjolkan penurunan kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya merupakan gambaran yang tidak mencerminkan realitas lapangan. “Tidak mungkin seorang presiden hanya menerima laporan baik tanpa catatan masalah. Itu bukan realita, melainkan fan fiction,” ujarnya dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada hari yang sama.
Herwin menekankan bahwa laporan kebijakan harus menyertakan data konkret, termasuk tantangan implementasi, agar publik tidak terjebak dalam narasi satu sisi yang menutup ruang perbaikan. Ia menyoroti bahwa program MBG, meski memiliki tujuan mulia menyediakan makanan bergizi secara gratis, masih menghadapi hambatan logistik, distribusi, dan monitoring yang belum terukur secara transparan. Menurutnya, penyajian data positif secara selektif dapat menyesatkan dan mengurangi akuntabilitas pemerintah.
Menanggapi kritik tersebut, Prabowo menjawab dengan nada tenang. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi positif dan negatif, dan menegaskan bahwa pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan MBG di lapangan. “Jika ada masalah, kami akan menanggapinya. Namun, kami juga tidak menutup mata terhadap keberhasilan yang memang terjadi,” kata Presiden, menegaskan komitmen untuk menyeimbangkan antara pengakuan atas capaian dan upaya perbaikan.
Pihak pemerintah juga memberikan respons konkret. Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa kementerian akan memperkuat literasi digital masyarakat serta meninjau regulasi konten yang dihasilkan oleh AI. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan bahwa evaluasi program MBG akan melibatkan tim independen untuk memastikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua langkah ini diharapkan dapat menutup celah manipulasi informasi, baik yang bersifat teknologi maupun statistik kebijakan.
Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo mengungkap paradoks antara pengakuan atas manfaat hoaks AI yang menguntungkan dan peringatan akan bahaya manipulasi informasi. Kritik Herwin Sudikta menyoroti kebutuhan akan transparansi data kebijakan publik, khususnya dalam program sosial seperti MBG. Kedua perspektif tersebut menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi yang lebih ketat, baik terhadap konten berbasis AI maupun laporan resmi pemerintah, sehingga publik dapat menerima informasi yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung proses demokrasi yang sehat.