Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 26 April 2026 | Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (24/4) menegaskan bahwa laporan kas negara hanya tersisa Rp 120 triliun adalah tidak akurat. Dalam media briefing yang diadakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), ia menjelaskan bahwa kas negara masih sangat likuid dan mampu menutupi seluruh program prioritas pemerintah serta bantuan sosial.
Purbaya menolak keras persepsi publik yang menganggap dana tersebut “habis”. Ia menambahkan bahwa angka Rp 120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini disimpan di Bank Indonesia, bukan berarti seluruh kas negara berkurang menjadi jumlah itu.
Menurut penjelasan Menteri Keuangan, total SAL yang dimiliki pemerintah mencapai sekitar Rp 420 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 120 triliun disimpan di Bank Indonesia sebagai cadangan, sementara sisanya Rp 300 triliun ditempatkan di perbankan komersial dalam bentuk deposito on‑call yang dapat dicairkan kapan saja.
- Saldo Anggaran Lebih (SAL) total: Rp 420 triliun
- Disimpan di Bank Indonesia: Rp 120 triliun
- Deposito on‑call di perbankan: Rp 300 triliun
Penempatan dana di perbankan tidak hanya meningkatkan likuiditas sistem keuangan, melainkan juga berfungsi sebagai alat kebijakan moneter. “Dengan menyalurkan Rp 300 triliun ke perbankan, kami menambah likuiditas dan memastikan aliran kredit tetap berjalan,” ujar Purbaya.
Selain itu, bunga yang dihasilkan dari simpanan tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan program pemerintah, sehingga pengelolaan dana menjadi lebih efisien. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan ini mendapat sambutan positif dari investor internasional pada kunjungan ke Amerika Serikat pekan lalu.
Purbaya juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar di media sosial. “Tidak perlu takut dengan APBN, dana negara masih melimpah dan siap menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan,” tegasnya.
Dengan kondisi APBN yang masih berada pada posisi sehat, pemerintah dapat melanjutkan agenda pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan, serta upaya memperkuat daya saing ekonomi nasional tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.