Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 April 2026 | Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola partai politik muncul dalam sebuah kajian yang dirilis pada akhir April 2026. Salah satu rekomendasi utama adalah menetapkan batas masa jabatan ketua partai menjadi maksimal dua periode. Usulan ini ditujukan untuk memperkuat mekanisme kaderisasi, mengurangi risiko oligarki, serta menekan biaya politik yang dianggap dapat memicu praktik korupsi.
Reaksi pertama datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa pembatasan tersebut melanggar kebebasan berserikat yang dijamin Pasal 28 UUD 1945. “Jika ada wacana pembatasan masa jabatan ketua umum, tentu dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan berserikat,” ujar Viva kepada wartawan pada Jumat, 24 April 2026. Menurutnya, partai politik merupakan organisasi privat‑politik yang berhak menentukan kepemimpinan secara internal tanpa campur tangan pihak luar.
Viva menambahkan bahwa Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur secara rinci periodesasi jabatan ketua umum. “Negara memberikan kewenangan penuh kepada partai untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk masa jabatan kepemimpinan,” katanya. Ia menekankan bahwa hak konstitusional warga untuk berserikat dan berkumpul menjadi landasan utama kebebasan internal partai.
Berbagai partai lain juga memberikan komentar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicara menilai usulan KPK melampaui wewenangnya (ultra vires) dan mengancam kemandirian partai. PKS menyebut usulan tersebut sebagai momentum reformasi politik, sementara NasDem menganggapnya sebagai masukan berharga yang dapat dibahas secara internal. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa yang lebih penting adalah mekanisme meritokrasi dan demokratis dalam rekrutmen kader, bukan sekadar pembatasan periode.
KPK menjelaskan bahwa rekomendasi batas masa jabatan ketua partai bertujuan untuk memastikan kaderisasi berjalan sehat. Dalam laporan kajian, KPK menyoroti 16 rekomendasi, termasuk sistem kaderisasi berjenjang, transparansi keuangan, serta audit rutin. “Kami melihat sektor politik masih rawan korupsi, terutama bila kepemimpinan terpusat dalam satu orang untuk jangka waktu lama,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Berikut ini rangkuman posisi PAN terkait usulan KPK:
- Usulan KPK dianggap melanggar kebebasan berserikat (Pasal 28 UUD 1945).
- Partai politik memiliki hak konstitusional untuk menentukan masa jabatan ketua secara mandiri.
- UU No 2/2011 tidak mengatur secara rinci batas periode kepemimpinan.
- Jika partai menghasilkan oligarki atau otoritarianisme, masyarakat akan menolak partai tersebut pada pemilu berikutnya.
- PAN menolak intervensi eksternal dalam urusan internal partai.
Di sisi lain, KPK menegaskan fokus utama lembaganya tetap pada pencegahan dan penegakan hukum korupsi. Beberapa tokoh PAN, seperti Saleh Partaonan Daulay, mengimbau KPK untuk kembali ke mandat utama, yaitu penegakan hukum, dan membiarkan partai menyelesaikan urusan internalnya.
Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara otonomi partai politik dan upaya negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara KPK berargumen bahwa pembatasan masa jabatan dapat memperkecil peluang korupsi, pihak PAN berpegang pada prinsip kebebasan berserikat sebagai fondasi demokrasi Indonesia. Kedepannya, rekomendasi KPK kemungkinan akan dibahas dalam forum lintas partai dan lembaga legislatif untuk mencari titik temu yang menghormati konstitusi sekaligus menanggulangi risiko korupsi dalam politik.
Kesimpulannya, PAN tetap menegaskan bahwa penentuan batas masa jabatan ketua partai adalah urusan internal yang harus dilindungi oleh konstitusi, sementara KPK diharapkan fokus pada pencegahan korupsi tanpa mengesampingkan prinsip kebebasan berserikat.