Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 24 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menonjolkan agenda reformasi politik dengan mengusulkan pembatasan ketum parpol maksimal dua periode kepengurusan. Usulan ini muncul dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK pada akhir April 2026 dan langsung memicu gelombang komentar dari berbagai pihak, mulai dari kader partai, pejabat pemerintah, hingga pakar hukum.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik yang masih rawan. “KPK merekomendasikan: untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan,” ujarnya. KPK menilai bahwa kaderisasi yang lemah dan pergerakan kader antar partai sering menimbulkan biaya politik tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko praktik pengembalian modal setelah pemilihan.
Rekomendasi KPK tidak hanya mencakup pembatasan ketum, melainkan juga 16 poin perbaikan tata kelola, antara lain sistem kaderisasi berjenjang, pelaporan keuangan partai yang terbuka, audit rutin, serta transparansi sumber sumbangan dana. Semua hasil kajian akan disampaikan kepada pemangku kepentingan agar tidak hanya menjadi dokumen semata.
Respons partai politik beragam. PDIP melalui juru bicara Mohamad Guntur Romli menilai usulan KPK melampaui kewenangan lembaga anti‑korupsi. “Ultra Vires,” kata Romli, menambahkan bahwa pembatasan ketum dapat dianggap mencederai kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi. PAN, melalui Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa usulan tersebut berpotensi melanggar Pasal 28 UUD 1945. “Partai adalah organisasi privat‑politik yang berhak menentukan kepemimpinannya sendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, NasDem mengambil sikap lebih moderat. Sekjen Hermawi Taslim menyatakan rekomendasi KPK akan menjadi bahan diskusi internal, sementara Bendahara Umum Ahmad Sahroni menegaskan bahwa masa jabatan ketum sepenuhnya hak masing‑masing partai. PKB menyoroti pentingnya meritokrasi, bukan sekadar pembatasan periode, dengan menekankan mekanisme demokratis dan rekrutmen kader yang sehat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan perspektif pemerintah. Ia menyambut baik penguatan kaderisasi, namun memperingatkan bahwa pembatasan ketum harus dikaji hati‑hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi. “Masalah utama bukan durasi jabatan, melainkan akuntabilitas dan integritas partai,” tegas Bima.
Beberapa pihak menyoroti contoh internasional dimana pemimpin partai menjabat lebih dari dua periode namun tetap berhasil memperkuat struktur partai. Mereka berpendapat bahwa aturan kaku dapat menghambat fleksibilitas politik internal.
Berikut rangkuman singkat 16 rekomendasi KPK terkait tata kelola partai politik:
- Sistem kaderisasi partai yang berjenjang dan terukur
- Pelaporan keuangan partai yang terbuka
- Audi rutin keuangan partai
- Penguatan pendidikan politik
- Kejelasan lembaga pengawas partai politik
- Transparansi sumber sumbangan dana partai
- Revisi Pasal 29 UU Partai Politik untuk menambah standar keanggotaan dan syarat kader
- Penambahan klausul kaderisasi dalam persyaratan calon presiden/wakil presiden
- Penetapan batas waktu minimal bergabung sebelum dicalonkan
- Pengaturan mekanisme internal partai yang lebih demokratis
- Peningkatan integritas melalui sistem akuntabilitas
- Pembatasan masa jabatan ketum maksimal dua periode
- Peningkatan kontrol terhadap biaya politik
- Pengawasan internal yang lebih kuat
- Penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan partai
Dengan latar belakang temuan KPK yang menyoroti empat persoalan mendasar—kurangnya roadmap pendidikan politik, standar kaderisasi yang belum terintegrasi, pelaporan keuangan yang tidak transparan, dan ketidakjelasan lembaga pengawas—usulan pembatasan ketum menjadi salah satu langkah konkret untuk menekan konsentrasi kekuasaan yang berpotensi memicu korupsi.
Namun, tantangan utama tetap pada penerimaan politik. Jika usulan tersebut dijadikan regulasi, proses legislasi harus melewati DPR dan kemungkinan uji materi di MK. Di tengah perdebatan, partai-partai diharapkan dapat menimbang manfaat pembatasan ketum terhadap dinamika internal serta dampaknya pada kualitas kepemimpinan nasional.
Kesimpulannya, pembatasan ketum menjadi titik tolak perbincangan luas tentang reformasi tata kelola partai politik di Indonesia. Keberhasilan implementasinya akan bergantung pada sinergi antara KPK, pemerintah, dan partai politik itu sendiri, serta komitmen untuk menegakkan integritas dalam proses demokrasi.