Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 23 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Menjelang akhir tahun fiskal, pemerintah pusat bersama kementerian terkait kembali meninjau kebijakan insentif pajak EV. Pemerintah menekankan pentingnya menciptakan kepastian bagi produsen dan konsumen kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Perubahan regulasi melalui Permendagri No. 11 Tahun 2026 menghapus pengecualian penuh bagi mobil listrik pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBNKB). Meski demikian, pasal 19 tetap memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan atau pengurangan pajak. Akibatnya, besaran insentif pajak EV kini bersifat desentralisasi, menimbulkan variasi signifikan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.
Sejumlah pengamat otomotif menilai kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian. “Jika satu daerah memberikan pembebasan penuh sementara daerah lain menetapkan tarif penuh, produsen akan cenderung memusatkan produksi di wilayah yang lebih menguntungkan, mengakibatkan ketidakseimbangan pasar,” ujar seorang analis yang tidak disebutkan namanya. Situasi tersebut dapat menurunkan volume penjualan EV secara nasional dan menghambat target dekarbonisasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menegaskan bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan insentif, namun harus mempertimbangkan kondisi fiskal masing‑masing daerah. Pada peluncuran model EV terbaru, ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal daerah harus selaras dengan arahan Presiden untuk percepatan transformasi energi. “Kita masih sangat membutuhkan insentif, tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” tegasnya.
- Keuntungan penyeragaman: memudahkan produsen dalam perencanaan investasi.
- Keuntungan bagi konsumen: kepastian biaya kepemilikan kendaraan listrik.
- Manfaat bagi pemerintah: pendapatan pajak yang lebih terprediksi.
Gaikindo, asosiasi produsen otomotif Indonesia, menyoroti pentingnya keadilan dalam penerapan pajak. Menurut mereka, bila mobil listrik dikenakan pajak yang sama dengan kendaraan bermesin bensin tanpa mekanisme kompensasi, daya saing industri otomotif nasional dapat terganggu. Oleh karena itu, asosiasi meminta pemerintah pusat menetapkan standar minimum insentif pajak EV yang wajib dipatuhi oleh semua pemerintah daerah.
Kementerian Perindustrian menambahkan bahwa penyeragaman tidak berarti menghilangkan fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi lokal. Standar minimal akan menjadi acuan, sementara daerah dapat menambah insentif di atasnya bila memungkinkan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan dorongan terhadap adopsi kendaraan listrik.
Berbagai pemangku kepentingan sepakat bahwa penyeragaman insentif pajak EV merupakan langkah strategis untuk menstabilkan pasar, menarik investasi, dan mempercepat transisi energi bersih. Dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen, dan asosiasi industri dipandang sebagai kunci merumuskan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan mobil listrik di Indonesia.