Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 22 April 2026 | Amnesty International baru-baru ini merilis laporan tahunan yang menegaskan kemerosotan hak asasi manusia (HAM) secara global pada tahun 2025. Laporan tersebut menyoroti peningkatan pelanggaran HAM di lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia, Kanada, serta tindakan keras para pemimpin dunia seperti Donald Trump, Vladimir Putin, dan Benjamin Netanyahu.
Situasi di Indonesia di Bawah Prabowo
Di Indonesia, organisasi tersebut menilai bahwa kondisi HAM semakin memburuk sejak Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kepemimpinan. Penindasan terhadap aktivis, pembatasan kebebasan pers, serta peningkatan penahanan tanpa proses hukum menjadi sorotan utama. Amnesty mencatat bahwa sejumlah kasus pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang memadai, memperparah iklim ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.
Gambaran Global yang Semakin Suram
Secara global, Amnesty International menyebut bahwa dunia berada pada titik kritis. Konflik berskala besar di Iran, Ukraina, dan wilayah Palestina menambah tekanan pada hak sipil dan politik. Julia Duchrow, Sekretaris Jenderal Amnesty di Jerman, menekankan bahwa serangan militer yang melanggar hukum internasional, terutama yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, memperburuk situasi di Iran, sementara pemerintah Tehran sendiri menindas warganya secara brutal.
Organisasi tersebut juga mengkritik perubahan paradigma tatanan internasional yang dibangun pasca-Holocaust dan Perang Dunia II. Menurut laporan, negara-negara yang masih berkomitmen pada demokrasi dan supremasi hukum kini terpaksa berkompromi, mengingat tekanan geopolitik dan kepentingan ekonomi.
Kanada dan Hak Indigenous
Di Kanada, Amnesty International mengkhawatirkan langkah mundur pemerintah Liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Carney dalam melindungi hak Indigenous. Undang-undang baru yang mempercepat proyek-proyek besar serta memperluas eksplorasi sumber daya dianggap mengancam hak menentukan nasib sendiri bagi komunitas First Nations. Ketua sektion bahasa Inggris Amnesty International Kanada, Ketty Nivyabandi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan “rolling back” hak-hak Indigenous.
Penolakan terhadap “Building Canada Act” dan kebijakan serupa di provinsi Ontario dan British Columbia memperlihatkan ketegangan antara agenda ekonomi dan keadilan sosial. Walaupun pemerintah berjanji akan menghormati hak-hak tersebut, aksi nyata masih jauh dari harapan masyarakat adat.
Pemimpin Dunia Sebagai “Predator Rakus”
Dalam laporan yang sama, kepala Amnesty International, Agnes Callamard, menamakan Donald Trump, Vladimir Putin, dan Benjamin Netanyahu sebagai “predator rakus” yang berupaya mendominasi ekonomi dan politik melalui perang dan penindasan. Ia menilai bahwa perilaku mereka tidak hanya memicu konflik regional, tetapi juga memberi contoh bagi rezim lain yang ingin meniru taktik kekerasan.
Callamard menambahkan bahwa meskipun banyak pemerintah berusaha menenangkan para pemimpin tersebut, tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan penyebaran pola agresi. Spanyol disebut sebagai pengecualian karena secara terbuka mengkritik kebijakan Israel di Gaza serta serangan Amerika‑Israel terhadap Iran.
Respon dan Harapan
Amnesty International memuji kerja diplomatik dan aktivis yang sejak 1945 berjuang demi perdamaian dunia, serta menegaskan pentingnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida 1948. Namun, organisasi tersebut memperingatkan bahwa tanpa penegakan hukum internasional yang kuat, upaya tersebut akan tetap lemah.
Berbagai pihak, termasuk lembaga non‑pemerintah, komunitas akademis, dan warga internasional, diimbau untuk mengawasi kebijakan pemerintah serta menuntut pertanggungjawaban bagi pelanggar HAM. Kesadaran publik dan tekanan internasional diyakini dapat memperlambat laju regresi hak asasi manusia di seluruh dunia.
Dengan laporan ini, Amnesty International berharap dunia tidak kembali ke era kegelapan pasca‑perang, melainkan memperkuat tatanan yang menghormati hak setiap individu tanpa memandang latar belakang politik atau geografis.