Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 21 April 2026 | Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tampak tenang dan tersenyum ketika media menanyakan status Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Rismon Sianipar, mantan Wali Kota Solo. Pernyataan Jokowi di kediamannya di Solo pada Senin, 20 April 2026, menegaskan bahwa pemberian SP3 menandakan kasus telah selesai secara hukum. “Kalau sudah diberikan artinya semua sudah clear, selesai,” ujarnya tanpa menanggapi lebih jauh mengenai dua tersangka lainnya, Roy Suryo dan dokter Tifa.
SP3 Rismon menjadi sorotan publik setelah Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan tiga tersangka—Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar—melalui mekanisme keadilan restoratif. Proses ini dimulai setelah pertemuan damai antara pelapor, Presiden Jokowi, dan para tersangka. Eggi dan Damai bertemu dengan Jokowi pada 8 Januari 2026, sementara Rismon bertemu pada 12 Maret 2026. Kesepakatan yang dicapai mencakup pemulihan kerugian moral dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang menodai integritas institusi negara.
Kombes Pol Iman Imanuddin, kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, menjelaskan dalam konferensi pers pada 17 April 2026 bahwa penghentian penyidikan dilakukan karena telah tercapai pemahaman bersama antara pelapor dan tersangka. “Saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan dengan mekanisme restorative justice pada tanggal 15 Januari 2026, dan terhadap RHS pada tanggal 14 April 2026,” jelasnya.
Kasus ijazah palsu ini pertama kali mencuat setelah tudingan yang dipublikasikan oleh sejumlah tokoh, termasuk Roy Suryo, yang menuduh Presiden Jokowi memiliki ijazah palsu. Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi melaporkan ke pihak kepolisian, memicu penyelidikan menyeluruh yang melibatkan 130 saksi, penyitaan 17 jenis barang bukti, dan pemeriksaan 709 dokumen. Laboratorium Forensik Pusat (Puslabfor) Polri melakukan analisis mendalam terhadap dokumen ijazah, termasuk pemeriksaan kertas, tinta, emboss, stempel, serta tanda tangan.
Selama proses forensik, beberapa lembaga ilmiah seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Penelitian Oseanografi dan Meteorologi (Puspomat), serta laboratorium Universitas Indonesia dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen secara independen. Oleh karena itu, otoritas kepolisian tetap menggandeng Puslabfor sebagai satu-satunya institusi berakreditasi yang dapat memberikan bukti ilmiah yang sah.
Meski SP3 Rismon telah diterbitkan, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lain yang tidak menempuh jalur damai tetap berjalan. Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang juga berada dalam sorotan publik, masih berada dalam tahap penyidikan lanjutan dan belum mendapatkan SP3. Ketidakjelasan mengenai peluang mereka untuk memperoleh penghentian penyidikan menimbulkan spekulasi di kalangan analis politik.
Di samping itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan komentar pada konferensi pers yang diadakan di Solo pada hari yang sama. Kalla menekankan pentingnya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mempercepat proses hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan. “Saya menghargai keputusan Polda Metro Jaya yang mengedepankan dialog dan penyelesaian damai. Ini menjadi contoh bagaimana institusi negara dapat menanggapi konflik dengan cara yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Jusuf Kalla juga menyoroti bahwa keberhasilan proses ini bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki kerugian yang timbul. “Keadilan restoratif bukan sekadar mengakhiri penyidikan, melainkan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” tambahnya.
Penggunaan SP3 sebagai instrumen hukum menimbulkan perdebatan mengenai batas antara hak penyelidikan kepolisian dan intervensi politik. Pengamat hukum menilai bahwa pemberian SP3 oleh pihak kepolisian masih berada dalam wewenang penyidik, namun harus tetap transparan dan akuntabel. “Jika proses restorative justice dijalankan dengan prinsip keadilan, maka SP3 dapat menjadi solusi efektif,” ujar Prof. Ahmad Fauzi, pakar hukum pidana di Universitas Indonesia.
Secara keseluruhan, pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa SP3 Rismon menandakan kasus sudah selesai memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan integritas dan menolak segala bentuk fitnah. Sementara itu, peran Jusuf Kalla dalam menekankan pentingnya keadilan restoratif menambah dimensi moral dalam penyelesaian kasus ini. Kedua pemimpin tersebut tampaknya sepakat bahwa penyelesaian damai, bila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kasus ini akan terus dipantau, terutama perkembangan penyidikan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Masyarakat berharap proses hukum tetap berjalan adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang dapat diadaptasi pada kasus-kasus serupa di masa depan.