Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 05 Agustus 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Government 5.0 sebagai fondasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
BPK mendorong penerapan tata kelola berbasis ESG dan Government 5.0 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Transformasi Government 5.0 mengandalkan AI, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor, meski masih menghadapi tantangan digitalisasi, SDM, dan keamanan siber.
BPK mengapresiasi empat kementerian/lembaga yang meraih opini WTP dan menegaskan opini tersebut harus menjadi pijakan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain itu, BPK juga menemukan beberapa kasus seperti dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Suhardiman Amby, serta proyek LRT City yang mangkrak dan merugikan konsumen.
Pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bogor juga dinilai belum optimal, mengakibatkan potensi penerimaan senilai Rp1,36 miliar gagal dipungut.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diterima DPD RI secara berturut-turut sejak tahun 2006.
Komitmen ini sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan dari berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa BPK terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan kementerian dan lembaga negara.