Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 08 April 2026 | JAKARTA, 8 April 2026 – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi ujaran Syaiful Mujani yang menyerukan penggulingan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor PP HIMMAH, Ketua Umum Abdul Razak Nasution menegaskan bahwa setiap upaya yang berpotensi menggulingkan kepemimpinan negara merupakan tindakan makar yang tidak dapat ditoleransi.
“Upaya-upaya untuk mengganggu jalannya pemerintahan yang sah adalah tindakan nyata makar dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Abdul Razak Nasution. Ia menambahkan bahwa mengganggu Presiden sama artinya dengan mengusik seluruh rakyat Indonesia. Nasution menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap individu atau kelompok yang diduga memiliki agenda tersembunyi yang dapat merugikan kepentingan nasional, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor asing.
Menurut PP HIMMAH, seruan Syaiful Mujani tidak hanya mengancam stabilitas nasional, tetapi juga dapat menimbulkan konflik internal di tengah situasi geopolitik global yang sedang bergejolak, seperti ketegangan di Timur Tengah. Organisasi tersebut menyoroti perlunya mencermati peran aktor-aktor yang diduga berafiliasi dengan kepentingan asing, yang dapat memanfaatkan retorika anti‑pemerintah untuk tujuan mereka.
Sementara itu, Syaiful Mujani melalui juru bicara mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan bahwa pernyataannya tidak bermaksud memicu makar, melainkan merupakan bentuk sikap politik yang sah dalam kerangka kebebasan berpendapat. Ia menegaskan, “Saya tidak mengajak warga untuk melakukan aksi kekerasan atau konspirasi melawan negara. Pernyataan saya semata‑mata mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan memohon agar ada dialog terbuka.”
Namun, klarifikasi tersebut tidak mengubah sikap PP HIMMAH yang tetap menganggap seruan tersebut sebagai ancaman nyata. Abdul Razak Nasution menuturkan, “Kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam batasan hukum. Ketika sebuah pernyataan berpotensi menimbulkan kerusuhan atau mengajak penggulingan lembaga negara, maka batas kebebasan itu telah terlewati.”
- PP HIMMAH menilai seruan penggulingan sebagai makar.
- Syaiful Mujani mengklaim bahwa ucapannya adalah sikap politik, bukan makar.
- Abdul Razak Nasution menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional.
- Organisasi memperingatkan potensi keterlibatan aktor asing.
- Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik global.
Reaksi publik terbagi. Sebagian kalangan mahasiswa menganggap bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Di sisi lain, kelompok konservatif menilai bahwa seruan penggulingan dapat memicu ketidakstabilan dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kasus ini, namun beberapa pejabat menegaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan sesuai prosedur bila ada bukti yang cukup. Sementara itu, pihak keamanan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan politik di kampus dan ruang publik untuk mencegah potensi aksi yang melanggar hukum.
Kasus ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di era digital, di mana ujaran politik dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Para pakar hukum menilai bahwa penegakan undang‑undang makar harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak menghambat hak konstitusional warga negara.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan PP HIMMAH mencerminkan kekhawatiran institusi kemahasiswaan terhadap dinamika politik yang semakin polar. Organisasi tersebut menyerukan agar mahasiswa tetap bersatu, mengedepankan dialog konstruktif, dan menolak segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa.
Dengan latar belakang situasi geopolitik yang terus berubah, terutama di kawasan Timur Tengah, PP HIMMAH menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional. “Rakyat Indonesia harus bersatu menghadapi tantangan, khususnya dari pihak‑pihak yang berpotensi menjadi pengkhianat bangsa,” tegas Nasution.
Secara keseluruhan, pernyataan kontroversial Syaiful Mujani telah memicu respons kuat dari PP HIMMAH dan menimbulkan perdebatan luas mengenai batas antara kebebasan politik dan makar. Bagaimana penegakan hukum selanjutnya akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik Indonesia ke depan.