Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 23 Juli 2026 | Pengadilan Negeri Jakarta Timur baru-baru ini mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tifauzia Tyassuma, atau yang lebih dikenal sebagai Dokter Tifa, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan sela ini menyatakan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum karena tidak disusun secara cermat dan jelas.
Rivai Kusumanegara, kuasa hukum Presiden Jokowi, menyambut putusan ini dan menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap surat dakwaan JPU agar disusun lebih tepat. Menurut Rivai, putusan sela tersebut tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan dan mengajukan kembali perkara ke pengadilan.
Putusan ini juga mendapat apresiasi dari Roy Suryo, yang menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang patut dihormati. Roy Suryo menilai bahwa putusan majelis hakim merupakan petunjuk Tuhan dalam proses penegakan hukum.
Hakim Christina Endarwati, yang memimpin sidang putusan sela, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan telah menangani berbagai perkara pidana, perdata, hingga sengketa arbitrase sebelumnya.
Putusan eksepsi Dokter Tifa ini juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan hak atas peradilan yang adil. Pembatalan surat dakwaan ini merupakan pertimbangan hukum yang bukan sekadar menyoroti persoalan teknis penyusunan dakwaan, melainkan menyangkut jaminan konstitusional bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Putusan ini juga menjadi refleksi bagi lembaga penuntutan untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai ketentuan peralihan, waktu berlakunya undang-undang, serta hubungan antara KUHP baru dengan berbagai undang-undang pidana khusus. Ketidakcermatan dalam memilih dasar hukum tidak hanya berpotensi menggugurkan proses penuntutan, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap kualitas penegakan hukum.
Kesimpulan dari putusan eksepsi Dokter Tifa ini adalah bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga melindungi hak asasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.