Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 17 Juli 2026 | Harga BBM Pertamina telah mengalami penyesuaian pada 18 April 2026. Hal ini berdampak pada konsumsi BBM masyarakat. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengungkapkan bahwa terjadi perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat setelah terjadi penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Menurut Eko, konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar meningkat. Sebaliknya, penjualan BBM nonsubsidi mengalami penurunan. Konsumsi Pertalite pada Juli meningkat sekitar 9,4%. Dari sisi komposisi, porsi Pertalite dalam konsumsi bensin juga naik dari sekitar 75% pada periode Januari-Mei menjadi sekitar 80%.
Penjualan BBM nonsubsidi mengalami penurunan. Penjualan Pertamax Series tercatat turun sekitar 18% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini memicu terjadinya lonjakan permintaan BBM subsidi di beberapa wilayah.
Fenomena serupa juga terjadi pada BBM jenis diesel. Penyaluran Biosolar meningkat sekitar 13,9% pada Juli, sementara penjualan Dex Series yang meliputi Dexlite dan Pertamina Dex turun sekitar 6,4%.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai, kebijakan harga solar Rp 15.000 per liter bagi kapal perikanan berkapasitas 30-200 gross ton (GT) akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional melaut. Penurunan harga solar akan membantu menekan biaya operasional kapal sehingga dapat mendorong kapal-kapal perikanan kembali beroperasi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya tren masyarakat yang beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan tren tersebut terjadi baik di lini bensin maupun bahan bakar diesel.
Krisis BBM di Sumatra terjadi karena pemangkasan kuota subsidi, lebar jurang harga, hingga penyalahgunaan distribusi BBM ke sektor tambang ilegal. Gangguan distribusi BBM di Sumatra diperburuk oleh masalah internal manajemen vendor serta ketidaksiapan sistem logistik pemerintah dan pihak Pertamina.
Kondisi ini memicu terjadinya lonjakan permintaan BBM subsidi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem distribusi BBM untuk menghindari krisis BBM di masa depan.